Kongres AS Sahkan RUU yang Melarang Impor Dari Wilayah Xinjiang China

Jakarta, Inako

Kongres AS pada Kamis mengesahkan undang-undang yang melarang impor dari wilayah Xinjiang barat laut China di tengah tuduhan mempekerjakan minoritas Muslim Uyghur secara paksa.

Pemerintah juga memasukkan daftar hitam lusinan entitas China atas dugaan peran mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia dan dukungan yang mereka berikan kepada militer.

Perkembangan terakhir kemungkinan akan memperburuk ketegangan antara Washington dan Beijing mengenai masalah hak asasi manusia. Amerika Serikat prihatin atas perlakuan terhadap Uyghur yang dikatakannya merupakan "genosida."

China mengkritik Amerika Serikat dan mengatakan bahwa Washington telah secara serius merusak prinsip ekonomi pasar serta aturan ekonomi dan perdagangan internasional.

"Kami mendesak Amerika Serikat untuk segera memperbaiki kesalahannya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin kepada wartawan.

"China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan yang sah dari institusi dan perusahaan China."

Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur disahkan Senat pada hari Kamis dengan persetujuan bulat setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat awal pekan ini. Itu perlu ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden, yang Gedung Putih katakan akan dia lakukan.

Ini mengharuskan otoritas bea cukai AS untuk menganggap barang-barang yang diproduksi di Xinjiang dibuat dengan kerja paksa dan bahwa barang-barang itu harus dilarang diimpor, kecuali untuk barang-barang dari importir yang dapat memberikan bukti yang jelas sebaliknya.

"Senat tidak akan tinggal diam dalam menghadapi genosida terhadap orang-orang Uyghur," cuit Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer. "Amerika tidak akan mendukungnya, dan komunitas global juga tidak boleh."

Senat juga mengkonfirmasi diplomat veteran Nicholas Burns sebagai duta besar AS berikutnya untuk China, menempatkannya dalam peran penting untuk menavigasi hubungan yang semakin rumit antara dua ekonomi terbesar dunia.

Profesor Universitas Harvard berusia 65 tahun itu adalah wakil menteri luar negeri untuk urusan politik, pejabat tingkat ketiga Departemen Luar Negeri, dari 2005 hingga 2008 dalam pemerintahan George W. Bush.

Konfirmasi Burns dilaporkan telah ditahan oleh Senator Marco Rubio, seorang Republikan yang dikenal dengan sikap kerasnya terhadap China. Tetapi dia setuju untuk melanjutkan dengan konfirmasi ketika Senat mengesahkan RUU Uyghur, menurut beberapa media AS.