Lockdown Muslihat Birokrasi

Oleh  : Adlan Daie

Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat

Jakarta, Inako

Seorang kawan pensiunan dengan bangga mengirim foto seorang pejabat lengkap dengan pakaian dinas ala Dandles dalam ukuran besar dengan teks informasi tentang wabah virus corona dalam  bentuk semacam bingkai bahiho besar untuk mengesankan betapa besar perhatian  pejabat  tersebut atas wabah corona yang melanda bangsa kita termasuk warga.di daerah yang dipimpinnya.

BACA JUGA: Menimbang Surat DPP Partai Golkar dan Tantangannya bagi PKB - PDIP 

 
Dalam konstruksi analisis Benidect Anderson dalam karyanya "Languange And Power: Exploring Culture In Indonesia",  jika benar pose tampilan pejabat dalam posisi di atas terpampang di ruang publik sebagaimana kawan mengirim ke penulis via platform media sosial, tentu sulit dihindari bingkai tafsir publik serta merta tergiring pada pemaknaan pesan kampanye politiknya  karena posisi pejabat di atas dalam intensi untuk mencalonkan kembali dalam kontestasi pilkada    tahun 2020 di daerah yang dipimpinnya.

Inilah muslihat birokrasi yang kasat mata dan primitif level peradaban politiknya. Sisi.primitifnya, sekali lagi jika benar,  justru karena sengaja  menunggangi musibah nasional wabah virus corona untuk kepentingan tampilan branding politik elektoralnya dalam pilkada tahun 2020.  Cara kerja birokrasi yang mentransformasikan dana publik untuk sisipan kepentingan elektoral pejabat politik atasannya  harus ramai ramai di lockdown, dikunci dan di karantina dengan pola.daya ganggu yang massif untuk mencegah virus muslihat birokrasi hingga ke akar rumput.

BACA JUGA: TMMD Reguler Pekalongan Tempel Selebaran Terkait Corona

Birokrasi dalam literatur texbook sebagaimana digambarkan Prof. Miftah Thoha dalam bukunya "Politik Dan Dinamika Kekuasaan" dan Mas ud Said dalam bukunya "Birokrasi Di Negara Birokratis" adalah organ pemerintah untuk pelayanan publik bersifat netral secara regulatif dan non afiliasi politik. Di era rezim politik elektoral hari ini perubahan status dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)  menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sistem pemerintahan daerah bersifat otonom bukan sekedar kehilangan marwah netralitasnya melainkan lebih kompleks.baik secara struktural politis maupun kultural birokratis

Nasib ASN baik promosi maupun mutasi jabatannya nyaris sepenuhnya di tangan kepala daerah rezim penguasa politik. Itulah sebabnya ASN selalu rentan ditarik untuk kepentingan politik rezim penguasa dan berperan multi guna.  Berperan sebagai pelayan publik ala kadarnya dengan kerumitan prosedural yang di sengaja,, berfungsi sebagai pengepul pundi pundi politik untuk pembuktian loyalitas dan memelihara jabatan yang didudukinya dan tentu saja menjadi tim sukses dalam pemenangan elektoral petahana dengan perencanaan matang dan kemampuan menghindar dari delik aturan yang mengikatnya.

BACA JUGA: Dukung Petugas Medis dan Korban Virus Corona, Pendukung Liverpool Indonesia Nyanyikan ‘You’ll Never Walk Alone’

Riset penulis ke sejumlah kabupaten di Jawa Tengah dan  Jawa Timur serta pemetaan data elektoralnya  birokrasi dengan watak payung kepemimpinan politik rezim di atas meletakkan posisi ASN dalam.barisan tim sukses bayangan tapi full.power untuk elektoral petahana dengan pembagian wilayah.garapan elektoral dengan target dan sanksi politisnya.

Mereka dengan SDM terdidik dalam public servis direduksi peran dan tupoksinya untuk melayani dan mengamankan posisi elektoral kepemimpinan politik dan partai yang diasuhnya. Dari sinilah deviasi dan penyimpangan peran berproses bukan saja dalam hal utak atik proyek untuk menghimpun pundi.pundi politik melainkan berdampak langsung pada performa pelayanan publik.

Inilah yang menyedihkan dalam birokrasi struktur modern tapi primitif dan rendah peradaban akhlak pelayanan publiknya sekaligus kealpaan yang dibiarkan lama oleh masyarakat sipil.dan oposisi politik untuk mengingatkannya bahwa sistem demokrasi.politik harus mampu mencegah muslihat biroktasi dari daya guna rezim politik manipulatif.  

BACA JUGA: 3 Miliar Manusia Terpaksa Tinggal di Rumah Gara-gara Virus Corona

Pilkada adalah jalan bukan saja konstitusional melainkan jalan paling berabad dalam suksesi kepemimpinan politik. Karena itu, tempuhlah cara menang beradab dan hindari cara muslihat agar out put politiknya manfaat, jauh dari sumber mafsadat yang merusak. Politik muslihat birokrasi Ibarat air keruh di hulu pastilah pipa pipa birokrasinya hanya mengalirkan air keruh pula di ruang publik yang menyesakkan dan menjijikkan.

Semoga selalu ada jalan untuk membangun akhlak dan keadaban politik.