Mengukur Indikator Indramayu Bermartabat

Oleh. : Adlan Daie
Analis politik/Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat

JAKARTA, INAKORAN

Menghadirkan Indramayu "Bermartabat" untuk lima tahun ke depan tanpa dijelaskan sekalipun arti kepanjangannya, yakni "bersih, religius, maju, adil, makmur dan hebat" sudah mengandung muatan makna yang dahsyat dan mendalam.

Bermartabat dalam bahasa arab adalah "muruah", punya harga dirii, rasa malu dan kehormatan. Ringkasnya "Indramayu bermartabat" adalah Indramayu di mana pemimpin eksekutif dan perangkatnya maupun legislatif pusat dan daerah hadir punya harga diri, tidak korupsi dan bermartabat sebagai "pelayan publik". Rakyat dijaga harga dirinya, diangkat tarap hidup dan IPM nya di posisi yang layak, pantas dan terhormat.

Setidaknya ada tiga cara mengukur serius atau sekedar pura pura menghadirkan 'Indramayu bermartabat", yaitu :

Pertama, sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi di istana Bogor tanggal 27 Juli 2021 pimpinan eksekutif harus mampu menerapkan "core value", suatu nilai dasar bagi ASN sebagai perangkat birokrasi untuk menjadi pelayan publik dengan basic  "Akhlak" ,yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.  Basic  "Akhlak" ini tidak main maiin bahwa ASN adalah pelayan publik yang lahir bukan dari proses "jual beli" jabatan hingga out putnya tidak culas mempermainkan  aturan untuk korupsi dan ijon proyek.

Kedua, sebagaimana temuan kementerian keuangan RI bahwa peningkatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah nyarid "habis" hanya untuk  peningkatan belanja pegawai dan belanja operasional (biaya rapat rapat, perjalanan dinas, makan minum, pakaian dan ongkos ongkos lain untuk biaya kesibukan pejabat). Belanja publik sangat minim kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Inilah bentuk penyusunan anggaran tidak bermartabat, culas dan hanya "akal akalan" untuk terhindar dari delik hukum tapi nihil manfaat untuk publik.

Ketiga, Indramayu bermartabat dapat diukur pula dari seberapa besar trend kenaikan IPM indramayu dalam satu tahun anggaran berjalan. Grafik kenaikan IPM adalah "standart baku" mengukur hadirnya "Indramayu bermartabat". Data BPS tahun 2020 bahwa Indramayu di posisi lima terbawah tingkat IPM nya dari 27 kab/kota se Jawa Barat. Artinya, rakyat Indramayu belum bermartabat tarap hidupnya baik drajat kesehatan, kualitas SDM dan daya belinya rata rata dalam posisi "senin kamis".

Dalam tteori elektoral politik, seorang bupati petahana (incumbent)  apabila berhasil menghadirkan "Indramayu bermartabat" minimal dalam tiga indikator di atas dapat dipastikan akan mendapatkan "reward" kepuasaan publik di atas 80%. Itulah jalan lapang untuk seorang bupati terpilih kembali jika hendak mencalonkan kembali dalam pilkada 2024. 

Jadi, tidak penting lagi seorang bupati disibukkan dengan manuver para petualang politik dan deal deal politik yang berpotensi terjerat kasus korupsi yang justru "tidak bermartabat'. Tidak perlu hanyut dengan mental ASN culas "cari muka" dengan berpura pura ganti warna pakaian dan jilbab mengikuti warna partai penguasa yang justru menjadi "parasit" bagi birokrasi dengan cara sangat primitif.dan tidak bermartabat.

Pertanyaannya mampukah bupati menghadirkan "Indramayu bermartabat" dengan tiga indikator di atas? Mari kita semua bersikap.fairplay memberinya kesempatan sambil tak lupa memberi porsi yang wajar antara apresiasi puja puji dan kritik sarat substansi.