Menteri Teten Masduki  Minta Pelaku Industri Otomotif Bermitra dengan UMKM Demi Terwujudnya Hilirisasi Industri Komponen

Jakarta, Inakoran

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, mendorong pelaku industri otomotif untuk meningkatkan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mewujudkan program hilirisasi industri komponen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat industrialisasi sektor otomotif, yang memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penting bagi industri otomotif untuk berkolaborasi dengan UMKM agar kita dapat meningkatkan kualitas dan daya saing bersama," ucap Teten Masduki.

BACA JUGA:

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, industri otomotif menyumbang sekitar 9 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan non migas, dengan nilai mencapai Rp 311 triliun. Sementara pertumbuhan industri otomotif selama lima tahun terakhir mencapai 4,1 persen.

Menurut MenKopUKM, UMKM industri otomotif telah memainkan peran penting dengan menyuplai sebanyak 65 persen komponen kendaraan dan alat berat. Dalam konteks ini, kemitraan dengan UMKM dianggap strategis, terutama dalam menghadapi perkembangan ekosistem kendaraan listrik (electrical vehicle/ EV).

"Tren industri EV memberikan peluang lebih besar bagi UMKM untuk berperan sebagai bagian dari rantai pasok industri perakitan kendaraan," katanya.

Dalam upaya mendorong UMKM produsen komponen otomotif, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal. Aturan ini mewajibkan Industri Besar Bidang Komponen (KBLI 129300) untuk bermitra dengan UMKM Komponen.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah membangun rumah produksi bersama (RBP) untuk mendukung pengembangan ekosistem industri otomotif yang inklusif. Harapannya, RBP dapat menjadi pendorong inovasi, desain, dan memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM.

"Kolaborasi, inovasi, dan kemitraan yang kuat akan memastikan pertumbuhan UMKM di Indonesia tidak hanya signifikan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," tambah MenKopUKM.

BACA JUGA:

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Hanung Harimba Rachman, menegaskan kesiapannya untuk memfasilitasi pelaku industri otomotif dan UMKM penyedia komponen otomotif dalam pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Permintaan tinggi terhadap alsintan di pedesaan menjadi peluang untuk memperluas akses pasar.

"Peluang kita adalah di sektor alat pertanian. Ini perlu segera kita diskusikan dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar pemerintah desa bisa membeli barang tertentu dari UMKM," kata Hanung.

Dari segi pembiayaan, Hanung berharap UMKM produsen komponen otomotif dapat membentuk koperasi untuk mengakses pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. KemenKopUKM juga siap mengadvokasi permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh UMKM produsen knalpot yang sering terkena razia oleh aparat kepolisian.

"Pada 14 Maret 2024, rencananya akan ada diskusi dengan pihak kepolisian untuk melihat kembali ketentuan yang berlaku terkait persoalan knalpot. Kami juga akan membantu dari aspek hukum," tambah Hanung.

President dan Chairman Institut Otomotif Indonesia (IOI), I Made Dana Tangkas, menyatakan rencananya untuk meningkatkan produksi otomotif khusus roda 2 dan 3 berbasis EV. IOI juga berkomitmen membangun ekosistem EV dari hulu ke hilir seiring dengan tren peningkatan kendaraan ramah lingkungan.

"Kami ingin mengembangkan produk otomotif dari segi body dan interiornya hingga ke baterai. Kami juga ingin mendirikan usaha baru dan koperasi baru," kata Made.

IOI berencana menggandeng UMKM produsen komponen otomotif untuk merealisasikan berbagai rencana strategis tersebut. Dia yakin bahwa UMKM Indonesia memiliki kapasitas untuk mendukung peningkatan produksi otomotif roda 2 dan 3.

BACA JUGA:

"Harapannya nanti, UMKM bisa menyediakan bahan baku atau bahan setengah jadi. Saya kira ini sesuai arahan Menteri (Teten Masduki) terkait bagaimana kita bisa belajar dari China, Jepang, dan Korea dalam rantai pasok industri," ucapnya

Dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Direktur Eksekutif Rudolf Saut menegaskan komitmen untuk mendukung program hilirisasi atau industrialisasi sektor otomotif. APINDO mengusulkan empat poin penting sebagai fokus bersama para pemangku kepentingan.

Pertama, pemerintah dan dunia usaha termasuk UMKM perlu membuat roadmap pengembangan industri manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah. Kedua program hilirisasi harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pelaku industri dengan UMKM dan koperasi.

"Hilirisasi ini juga perlu memperhatikan pengembangan SDM dan teknologi yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta perlunya peningkatan profesionalisme dalam mewujudkan industri yang berkelanjutan," kata Rudolf.