Netralitas Jokowi Disorot Komite HAM PBB, Hasto Bilang Begini

JAKARTA, INAKORAN.COM

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara menanggapi komentar Komite HAM PBB terkait netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.

Menurut Hasto, komentar itu merupakan penanda bahwa persoalan demokrasi di Indonesia sudah menarik perhatian lembaga-lembaga dunia.

"Apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga-lembaga dunia," ujar Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

"Karena kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam," tambah Hasto.

Baca juga: Gibran Diisukan Jadi Ketum Golkar, MKGR: Kami Punya Aturan Main

Tidak hanya Komite HAM PBB, kata Hasto, para pakar dan ahli juga menyoroti netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.

Para pakar ini sudah berkali-kali mengingatkan presiden soal pentingnya kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut, Sekertaris TPN Ganjar-Mahfud itu menegaskan bahwa bangsa ini merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Sekjen PDI Perjuangan: Pilpres Harusnya Dua Putaran, Suara Prabowo-Gibran ‘hanya’ 43 Persen

“Jangan mau dikalahkan oleh satu keluarga,” tegasnya. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga Presiden Jokowi.  

Kesadaran itu “adalah satu obor yang sangat baik bagi kita untuk bergerak di dalam mewujudkan kebenaran di dalam politik melalui pemilu," tambahnya.

Hasto juga menilai, pesta demokrasi di Indonesia sama sekali tidak bisa direkayasa.

Baca juga: PDI Perjuangan Klaim Ganjar-Mahfud Raih 33 Persen Suara, Tapi Sengaja Dikunci di 16 Persen

“Siapa pun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita,"  tegas dia.

Sebelumnya, anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye menyinggung proses pemilu di Indonesia, mulai dari keputasan MK terkait batas umur capres/cawapres hingga “cawe-cawe” Presiden Jokowi.

"Kampanye terjadi setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan yang memungkinkan putra presiden untuk ikut serta dalam Pemilu," kata Ndiaye pekan lalu.

Baca juga: Rekapitulasi Suara di 33 Provinsi: Prabowo-Gibran Menang di 31 Provinsi, Dua Provinsi Menangkan Anies-Muhaimin

Kemudian dia mempertanyakan langkah Indonesia untuk memastikan bahwa pejabat tinggi termasuk Presiden Jokowi tidak “cawe-cawe” dalam proses Pemilu.

"Langkah-langkah apa yang diterapkan untuk memastikan bahwa pejabat tinggi termasuk presiden dicegah untuk memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap proses Pemilu?”