Pemerintah Berkomitmen Program Padat Karya Tunai Tetap Jalan

Dharmasraya, Inako – 

Pemerintah menegaskan program padat karya tunai untuk para petani tetap berjalan. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di sejumlah daerah di tanah air.

"Presiden Jokowi menginginkan program padat karya tunai dilanjutkan," kata Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR, Imam Santoso kepada pers usai mendampingi Kunjungan Presiden Jokowi pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI/irigasi kecil) di Bahari Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).

Program padat karya tunai ini, kata Imam, meliputi aneka kegiatan di Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan serta Ditjen Bina Marga.

Imam menegaskan bahwa peserta program padat karya petani ini adalah para petani murni yang memiliki lahan, bukan petani pekerja atau buruh tani.

"Peserta bukan buruh tani dan ini juga bagian dari kontrol program ini. Jadi, mereka bisa ikut setelah tergabung dalam Program Petani Pengguna Air Irigasi (P3AI)," tambahnya.

Dengan demikian, katanya, program ini tepat sasaran karena dari anggaran per lokasi sekitar Rp 225 juta (contoh di Sumbar) terbagi sekitar Rp 195 juta untuk kelompok tani berupa upah dan lain lain serta Rp 30 juta untuk pendamping.

Saat berada di Sumatera Barat kemarin, Presiden Jokowi sendiri langsung mendatangi para petani yang sedang bekerja dan berdialog langsung dengan mereka.

Imam menjelaskan, saat berdialog dengan petani, Kepala Negara menanyakan langsung berapa upah yang diperoleh dan dijawab oleh mereka untuk pekerja Rp 90 ribu dan tukang Rp 110 ribu per hari.

"Jika per hari Rp 90 ribu maka sebulan petani dapat insentif tambahan sekitar Rp 1,8 hingga Rp 2,3 juta atau selama tiga bulan, bisa kantongi Rp 7 jutaan," tuturnya.

Artinya, kata Imam, petani memperoleh manfaat langsung tunai setelah memperbaiki salurkan irigasi mereka sendiri.