Pemerintah Gandeng Swasta Bangun Ibu Kota di Kaltim

Sifi Masdi

Wednesday, 18-09-2019 | 18:08 pm

MDN
Lokasi calon ibu kota di Kaltim [ist]

Jakarta, Inako

Pemerintah akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengembangkan kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur, salah satunya adalah dengan mengembangkan instrumen untuk menggalang dana pembangunan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan ibu kota yang diperkirakan akan menelan dana mencapai RP 466 triliun, tak semuanya akan dibiayai menggunakan APBN yang nilainya terbatas.

Bambang menjelaskan terdapat tiga kelompok pendanaan yang telah disiapkan pemerintah untuk pembangunan ibu kota dalam lima tahun ke depan. Yakni berasal dari ABPN dengan porsi 19,2% atau sebesar 89,4 triliun, Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,4% atau setara Rp 253,4 triliun dan investasi swasta termasuk BUMN senilai 25,4% atau Rp 123,2 triliun.

"Pemerintah butuh arahan presiden agar bangun ibu kota tak ganggu APBN jadi butuh alternative financing yang bisa dipropose dari pelaku usaha riil," kata Bambang dalam Rakornas Bidang Properti Kadin di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Ketiga kelompok pembiayaan ini akan memiliki tujuan dan porsi pembangunan yang berbeda-beda. Porsi dari APBN nanti akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, istana negara dan bangunan strategis TNI/POLRI beserta rumah dinasnya.

Kebutuhan pengadaan lahan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) serta pangkalan militer juga akan dibangun menggunakan pembiayaan dari APBN.

Selanjutnya, KPBU nantinya akan mendanai proyek-proyek pembangunan gedung DPR/MPR dan mendukung pembangunan infrastruktur utama yang tak dibiayai oleh APBN. Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan serta museum serta sarana penunjang lainnya akan digunakan menggunakan kerja sama ini.

Selanjutnya, kontribusi swasta dan BUMN akan dibutuhkan untuk pembangunan perumahan umum dan sarana perguruan tinggi beserta science technopark. Sarana transportasi seperti bandara, pelabuhan dan jalan laut juga nanti akan diserahkan kepada swasta.

Kawasan penunjang lainnya seperti sarana kesehatan, pusat perbelanjaan dan MICE akan menjadi bagian milik swasta.


 

KOMENTAR