Pemerintah Masih Sulit Kuasai Saham Freeport

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk membeli 40% saham milik Rio Tinto di PT Freeport Indonesia bisa rampung pada April 2018 masih sulit terpenuhi. Rio Tinto ogah menyetujui proposal yang diajukan oleh pemerintah melalui BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang minta diskon 20%.

Saat ini pemerintah memang mempunyai lima rekomendasi harga wajar dari lembaga keuangan. Pertama, valuasi dari Morgan Stanley yakni sebesar US$ 3,6 miliar; Kedua Deutsche Bank sebesar US$ 3,3 miliar; ketiga HSBC US$ 3,85 miliar, empat UBS senilai US$ 4 miliar; dan kelima RBC US$ 3,73 miliar.

Sejumlah sumber di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa perundingan pembelian participating interest (PI) 40% milik Rio Tinto adalah sebagai upaya pemerintah agar bisa menguasai saham 51% saham PT Freeport Indonesia. Adapun sumber ini mengakui saat ini proses perundingan masih alot, terutama dalam penetapan harga.

Inalum telah mengajukan penawaran, menggunakan rekomendasi harga dari Deutsche Bank sebesar US$ 3,3 miliar, dengan permintaan diskon 20%. “Diskon harga berkenaan dengan kerusakan lingkungan,” kata sumber di kementerian ESDM, Minggu (29/4).

Meskipun perundingan masih berjalan alot, tim Inalum dan pemerintah Indonesia secara maraton terus melakukan negosiasi supaya pada Senin (30/4) atau akhir April 2018 bisa selesai. “Masih ada waktu 2 x 24 jam,” tandasnya.

Sekretaris Perusahaan Inalum, Ricky Gunawan mengatakan saat ini perundingan negosiasi dengan Rio Tinto dilakukan Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin. “Ditunggu saja ya,” tandas Ricky, Minggu (29/4).