Pemimpin Oposisi Tanzania, Tundu Lissu Akan Maju Sebagai Calon Presiden Pada Pemilu Oktober

Tanzania, Inako

Seorang pemimpin oposisi Tanzania dan calon potensial presiden, Senin (27/7) mengatakan bahwa ia telah memulai perjalanan untuk kembali ke negara Afrika Timur itu.

Sementara itu, kepolisian negara itu telah memperingatkan para pendukungnya agar tidak berkumpul secara tidak sah untuk menyambut pemimpin oposisi itu.

Tundu Lissu, adalah seorang kritikus sengit terhadap pemerintahan Presiden John Magufuli. Ia pernah ditembak 16 kali dalam suatu serangan yang dilancarkan oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di luar kediamannya di ibukota administrasi Dodoma pada September 2017.

Pada saat itu, Magufuli mengutuk penembakan itu dan memerintahkan pasukan keamanan negara untuk menyelidiki, tetapi tidak ada yang ditangkap.

Lissu ditangkap delapan kali dalam tahun menjelang serangannya. Ia didakwa sebagai penghasut dan juga sejumlah dugaan pelanggaran lainnya.

Penangkapan terbarunya adalah pada bulan Agustus 2017. Dia dibebaskan dan ditembak lebih dari dua minggu kemudian.

Sejak itu, ia tinggal di pengasingan di Belgia, tempat ia menjalani perawatan.

"Menaiki penerbangan Ethiopian Airlines ... Mari kita bertemu di Dar sedikit lebih dari tiga jam," kata Lissu di akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Inakoran.com dari Teuters, Senin.

Lissu, wakil ketua partai CHADEMA, berencana untuk memperebutkan kursi kepresidenan dalam pemilihan umum bulan Oktober dan sedang menunggu pemilihan partainya.

CHADEMA adalah partai oposisi terkemuka di negara Afrika Timur. Jika dicalonkan, Lissu akan menghadapi petahana Magufuli.

Ketua CHADEMA Freeman Mbowe keluar dari pemilihan presiden setelah dia dan tiga anggota partai lainnya yang awalnya mengatakan mereka akan ikut serta dalam pemilihan presiden gagal untuk memilih dan mengembalikan formulir nominasi. Mbowe akan berusaha mempertahankan kursi parlemennya saat ini.

Magufuli, dijuluki "the Bulldozer", karena kemampuannya untuk mendorong melalui proyek-proyek besar, mulai menjabat pada November 2015 berjanji untuk memperluas infrastruktur negara Afrika Timur dan memerangi korupsi.

Tetapi kelompok-kelompok hak asasi internasional seperti Amnesty International juga menuduhnya mengekang hak asasi manusia termasuk membatasi kebebasan berekspresi dan menindak tokoh-tokoh oposisi terkemuka. Pemerintah telah membantah berusaha untuk menahan perbedaan pendapat.