PGN Pastikan Proses Akuisisi Pertagas akan Berlanjut

“PT PGN memastikan akuisisi terhadap PT Pertamina Gas atau Pertagas akan tetap berlanjut.”

Jakarta, Inako

Sebagai bagian tahapan pembentukan Holding BUMN Migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan akuisisi terhadap PT Pertamina Gas atau Pertagas. Hingga kini, proses akuisisi dengan mengacu pada Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) tetap berada di rel yang telah ditetapkan.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional adalah dengan membentuk induk di bidang Migas. Pembentukan Holding BUMN Migas ini dilakukan melalui inbreng saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan ke dalam permodalan Pertamina berdasarkan PP No.6/2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

Proses pembentukan Holding BUMN Migas dilanjutkan dengan integrasi Pertagas ke dalam PGN yang dilakukan melalui pengambilalihan saham milik Pertamina pada Pertagas. Maka dari itu, antara Pertamina dan PGN sepakat melakukan jual beli saham melalui skema CSPA.

Melalui siaran pers PGN, dalam perjanjian tersebut PGN wajib membayar kepada Pertamina sebesar Rp 16,60 triliun untuk 51 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Pertagas. Cara pembayaran transaksi dilakukan secara lunas dengan cara pembayaran akan disepakati oleh para pihak dan menjadi bagian dari Persyaratan Pendahuluan.

Merujuk CSPA, penyelesaian akan dilakukan pada tujuh hari kerja setelah tanggal diterimanya Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan yang ditandatangani para pihak.

Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, mengungkapkan meski terdapat tenggat waktu penyelesaian sebagaimana tertera pada CSPA, namun administrasi untuk transaksi masih membutuhkan proses. Hal itu, katanya, terkait penyelesaian beberapa poin dalan CSPA antara Pertamina dan PGN.

“Keduanya mempunyai ruang menentukan tanggal atau tempo penyelesaian, karena masih terdapat hal-hal administratif yang perlu diselesaikan baik oleh Pertamina maupun PGN,” ungkapnya.