Politik Kekuasaan Negara dalam Menjawab Tantangan dan Menunaikan Harapan Warga Papua

JAKARTA, INAKORAN

Direktur Eksekutif Komunitas Demokrasi (KoDe) Papua, Toenjes Swansen Maniagasi melihat pentingnya menyelesaikan isu-isu krusial yang menjadi penghambat kemajuan serta harmonisasi antara pemerintahan pusat dan daerah di Papua.

Ada kekhawatiran bahwa kritik terhadap kebijakan negara seringkali tidak diterima sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, sangat penting politik kekuasaan negara menyelesaikan berbagai tantangan yang ada sehingga apa yang diharapkan segenap bangsa Papua bisa terwujud.

Dalam tataran politik, memang terdapat kebijakan-kebijakan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Salah satu tantangan utama adalah menciptakan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang terkadang terhambat oleh kepentingan kelompok atau individu tertentu. Diperlukan perubahan positif dan ini mensaratkan kerja sama yang baik antara semua pihak.

Dialog yang terbuka dan adil harus diwujudkan dalam proses penyusunan kebijakan menyangkut Papua agar output yang dihasilkan dapat menguntungkan seluruh masyarakat Papua. Pemerintah pusat perlu mendengar kebutuhan dan aspirasi Papua sebagai fondasi dalam mengambil keputusan.

Menghargai partisipasi aktif dari masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan salah satu cara untuk memastikan kekuasaan negara dalam politik di Papua benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat Papua.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita mesti mengupayakan agar kebijakan negara menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh warga Papua. Kita harus terus mendorong partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan politik.

Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan kalau kekuasaan negara dalam politik berfungsi sebagai sarana untuk menghadirkan kesejahteraan bersama tanmpa ada sekat-sekat atau konflik.

Untuk itu, upaya-upaya seperti meningkatkan transparansi pengambilan keputusan, melibatkan beragam pihak yang berkompeten untuk memberikan masukan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat secara dialogis menjadi keniscayaan.

Semua pihak harus punya kesadaran bahwa mencari solusi secara bersama-sama merupakan kunci mengatasi tantangan demi kemajuan Papua.

Pada akhirnya, kekuasaan negara dalam politik di Papua hendaknya dikendalikan untuk mencapai harapan. Dibutuhkan pemikiran kritis, dialog yang terbuka, dan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan harmonisasi yang diinginkan.

Semoga Papua menjadi contoh bagaimana kekuasaan negara yang bijak dapat membawa perubahan positif - harmonisasi bagi seluruh warganya.