Puluhan Negara Desak Dunia Internasional Kurangi Penggunaan Plastik Untuk Menurunkan Polusi Laut

Jakarta, Inakoran

Lebih dari 70 negara akan menyerukan target untuk mengurangi produksi dan konsumsi plastik di seluruh dunia guna memerangi polusi laut dalam pernyataan bersama yang akan dikeluarkan pada Konferensi Kelautan PBB, Senin hingga Jumat di kota Nice di tenggara Prancis, kata sebuah sumber, hari Senin, dilansir dari Kyodonews.

Akan tetapi, Jepang diperkirakan tidak akan mendukung seruan tersebut. Selain Jepang, negara-negara Timur Tengah dan negara-negara lain yang memproduksi minyak bumi, sumber daya mentah yang digunakan untuk memproduksi plastik, juga menentang pembatasan manufaktur dan diperkirakan tidak akan mendukung pernyataan tersebut.

Diperkirakan lebih dari 8 juta ton sampah plastik terbuang ke lautan dunia setiap tahun. Kekhawatiran juga meningkat terhadap mikroplastik yang berakhir di lautan dan masuk ke tubuh organisme laut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesehatan manusia jika dikonsumsi.

Diperkirakan lebih dari 8 juta ton sampah plastik terbuang ke lautan dunia setiap tahun [ist]

Negosiasi mengenai pembentukan perjanjian internasional juga akan dilanjutkan di Swiss pada bulan Agustus, tetapi kurangnya negara yang menyetujui pernyataan tersebut telah menyoroti kesulitan mencapai konsensus mengenai regulasi manufaktur, fokus terbesar negosiasi.

Pada putaran pembicaraan sebelumnya yang diadakan di Korea Selatan dari November hingga Desember, negara-negara peserta tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembatasan manufaktur.

Pernyataan bersama tersebut juga akan menyerukan pelaporan wajib mengenai manufaktur, serta volume impor dan ekspor untuk mencapai target pengurangan.

Prancis, yang memimpin dukungan terhadap regulasi tersebut, menganggap pernyataan bersama tersebut sebagai "kesempatan bersejarah."

Jepang memilih untuk tidak disebutkan namanya dalam pernyataan bersama tersebut, dengan menyatakan bahwa pihaknya menginginkan perjanjian yang melibatkan sebanyak mungkin negara dan menghindari fragmentasi.

Namun kelompok lingkungan mengkritik Jepang, dan mengatakan bahwa Jepang harus memperjelas pendiriannya agar perjanjian itu efektif.