Tunisia, Inako

Sekelompok wanita Tunisia menuntut poligami diberlakukan di negara itu sebagai solusi bagi tingginya jumlah wanita yang belum menikah atau dijuluki wanita jomblo, urutan teratas di Afrika Utara dan nomor 4 di negara-negara Arab. 

Dengan menggunakan media sosial, para wanita ini diajak untuk menggelar protes di depan parlemen untuk menuntut poligami diberlakukan.

Menurut laporan Middle East Monitor, 26 Januari 2019, poligami adalah tabu di Tunisia dan Pasal 18 Personal Status Code menerapkan sanksi kepada pelaku poligami.

Presiden Forum Kebebasan dan Kewarganegaraan, Fathi Al-Zghal mengumumkan tentang protes kaum wanita yang ingin poligami diberlakukan kepada media.

Menurutnya, aksi protes kaum perempuan itu bersifat spontan dan berangkat dari advokasi untuk menyelesaikan masalah tentang perawan tua di Tunisia.

Al-Zghal juga mendukung agar dikaji ulang semua pasal di dalam Personal Statuts Code sebagai seperangkat aturan mengenai hak dan kemerdekaan perempuan Tunisia, tidak hanya poligami.

Selain itu, pengkajian kembali juga didesak untuk prosedur cerai yang tidak adil dan menghapus prinsip-prinsip adopasi karena hal itu berseberangan dengan hukum Sharia.

Dia menjamin bahwa aksi protes kaum perempuan itu tidak terkait dengan partai politik atau asosiasi tertentu.

Peneliti Peradaban Islam, Sami Braham menuliskan bahwa pemberlakuan poligami akan memberi dua konseweksi.

"Wanita tidak menikah yang merindukan kesempatan untuk menikah percaya bahwa membuka pintu poligami akan membuat mereka dapat menikah," kata Braham.