Siti Zuhro: Indonesia Butuh Capres Punya Kompetensi, Kapasitas dan Integritas, bukan Elektabilitas

JAKARTA, INAKORAN

Kinerja Mumpuni Lebih Baik daripada Modal Elektabilitas

Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, Capres yang memiliki rekam jejak dan kompetensi adalah kriteria utama untuk Pemilu 2024. 

“Saya termasuk yang mengutamakan calon betul betul ditelisik tentang kompetensi, kapasitas dan integritas, ketimbang hanya dijejelin terus dengan istilah popularitas dan tingkat elektabilitas, itu mainan lembaga survey,“ kata Zuhro, hari ini.

Calon presiden yang beredar saat ini, harus dilihat latar belakang, kiprahnya, visi dan misinya untuk kesejahteraan bangsa indonesia kedepan.

“Ada tidak track record, ada tidak riwayat hidup. Jangan sampai silang sengkarut di publik, itu selesai di paparan partai yang mengusung.” tambah Zuhro. 

Salah satu sosok yang dianggap terus bekerja adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. “Dia masih sibuk jadi Menko,” kata Zuhro. 

Airlangga adalah calon presiden dari Partai Golkar. Jika dilihat dari sejumlah survey, elektabilitas Airlangga masih belum signifikan. Untuk itu Zuhro mengusulkan, “Kalau sudah dipastikan dari Golkar bahwa Ketum Airlangga yang akan dicalonkan, pastinya secara internal sudah kata putus. Tinggal sekarang apakah bisa mulai memasarkan pak Airlangga, mesin mesinnya tadi sampai ke level grassroot,” tandas Zuhro.

Hal senada diungkapkan oleh Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Citra positif Airlangga Hartarto di mata publik sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat akan tebangun.

"Itu tentu akan membangun citra positif di mata publik. Karena rakyat akan menganggap bahwa apa yang dilakukan Airlangga tidak untuk kepentingan partai dan pribadi, tapi kepentingan rakyat," tegasnya.

Ujang juga menilai klaim seperti boleh-boleh saja, karena nantinya akan diuji oleh waktu. "Nanti akan diuji apakah seperti itu atau tidak. Semua ini akan diuji oleh waktu," tegasnya.

Ujang juga membeberkan keuntungan dan kerugian dalam pola kerja Airlangga Hartarto yang dinilai lebih mencintai kerja Menko Perekonomian dari pada kerja sebagai Ketum Golkar.

"Kelebihannya ya akan dinilai positif oleh publik, karena mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, membantu presiden untuk menyelesaikan janji-janji kampanye presiden. Itu bagus. Kekurangannya tentu partai tidak terurus, tidak fokus mengurus partai. Artinya urus pantai sampai jalan. tetapi di partai ada pimpinan lain yang bisa mengurusi kerja-kerja ketua umum," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Dedi Mulyani mengatakan Airlangga adalah sosok pekerja keras yang mencintai negaranya. Ia menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai sosok yang tak pernah membuat gimik dan pencitraan. 

Menurutnya, Airlangga merupakan pejabat publik yang lebih cinta pekerjaan bahkan dibandingkan partainya sendiri. "Kecintaannya pada pekerjaan untuk untuk negara lebih besar dari partainya," jelas Dedi.(*)