Sri Mulyani Ancam Hentikan Alokasi Anggaran kepada Kementerian/Lembaga yang Sering Revisi DIPA

Jakarta, Inako

Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberikan punishment atau hukuman kepada Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak melakukan perencanaan yang baik atas anggarannya.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/2/2018). Ia mengatakan bahwa tahun lalu tercatat ada 52.400 revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari 26 ribu satuan kerja (satker).

“Artinya setiap satker melakukan revisi. Itu artinya, narasinya adalah, waktu Anda membuat perencanaan anggaran, yang penting adalah buat anggaran dulu, nanti tinggal dipikirin buat apa,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Menkeu akan memberikan hukuman kepada K/L yang memiliki perencanaan buruk. Asal tahu saja, selama ini, Kemkeu rutin memberikan prestasi kepada K/L terbaik.

“Tahun depan saya akan lakukan punishment saja. Yang lakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran. Fair kan? Anda tidak bisa merencanakan, kenapa saya harus kasih anggaran?” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, perencanaan yang tidak baik itu merupakan kebiasaan buruk yang harus diubah. Sebab, seharusnya satker memikirkan lebih jauh ke depan supaya masyarakat merasakan dampak positif dari keuangan negara.

Ujung-ujungnya, APBN terus bertambah tetapi dampak buat ekonomi dan masyarakat akan tetap stagnan, “Jelek sekali kelakuan dan kebiasaan itu,” ucapnya.

Untuk melakukan punishment nantinya, Sri Mulyani meminta Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan untuk melihat satker mana yang paling sering merevisi DIPA dalam jangka waktu 10 tahun ke belakang.

“Siapa yang paling sering revisi untuk track record 10 tahun terakhir, saya akan kirim surat cinta ke K/L-nya,” ucapnya.