Thomas Bach: IOC Bukanlah 'Pemerintahan Dunia Super' Untuk Menyelesaikan Masalah China

Jakarta, Inako

Komite Olimpiade Internasional mengatakan pada hari Jumat itu bukan "pemerintah dunia super" yang dapat menyelesaikan masalah politik di China menjelang Olimpiade Beijing 2022 meskipun para aktivis mengatakan IOC telah mengabaikan klaim Tibet dan Uighur atas pelanggaran hak asasi manusia.

Beijing akan menjadi kota pertama yang menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas dan musim dingin tahun depan setelah juga menggelar Olimpiade musim panas 2008.

Terkait hal itu, IOC telah dikritik karena memberikan Olimpiade musim dingin 2022 kepada China mengingat catatan hak asasi manusia negara tersebut.

Perwakilan dari kelompok Tibet dan Hong Kong serta kelompok etnis Uighur yang diasingkan terbesar di dunia mengatakan sebelumnya pada hari Jumat bahwa IOC tidak bertindak atas keprihatinan mereka setelah bertemu dengan mereka pada bulan Oktober.

Mereka juga mengatakan jaminan apa pun dari China kepada IOC tidak ada nilainya.

"Kami menanggapi ini dengan sangat serius," kata Presiden IOC Thomas Bach, pada konferensi pers ketika ditanya secara khusus tentang klaim pelanggaran hak di China.

“Hak asasi manusia dan hak buruh dan lainnya adalah dan akan menjadi bagian dari kontrak kota tuan rumah.”

“Kami bekerja sangat erat dengan panitia penyelenggara. Kami memantau rantai pasokan, hak tenaga kerja, kebebasan pers, dan banyak masalah lainnya. Ini tanggung jawab kami,” ujarnya di akhir sesi virtual IOC.

Amerika Serikat sebelumnya pada hari Jumat mengutuk pelecehan etnis dan agama minoritas China, termasuk apa yang disebutnya "kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida" di Xinjiang terhadap Muslim Uighur dan pembatasan berat di Tibet.

“Kami bukan pemerintahan dunia super di mana IOC dapat menyelesaikan atau bahkan menangani masalah yang bukan merupakan dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada G7, tidak ada G20 yang memiliki solusinya,” kata Bach.

“Ini adalah kewenangan politik. Kami harus memenuhi tanggung jawab kami di area tanggung jawab kami."

China menolak tuduhan AS bahwa mereka telah melakukan genosida terhadap Uighur dan Muslim lainnya di wilayah barat terpencil, di mana para aktivis mengatakan lebih dari 1 juta orang ditahan di kamp-kamp interniran.

Beijing mengatakan kompleks yang didirikannya di Xinjiang menyediakan pelatihan kejuruan untuk membantu memberantas ekstremisme dan separatisme Islam. Tuduhan kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia adalah "rumor dan fitnah yang tidak berdasar", kata kementerian luar negeri China.