Ali Mochtar Ngabalin Sesalkan Ijtima Ulama Jadi Ajang Politik Praktis

Jakarta, Inako

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan institusi ulama adalah representasi para pewaris nabi. Karena itu ulama tidak boleh dibawa di dalam politik-politik praktis.

"Karena ulama tempat umaroh bertanya, tempat semua orang bertanya, maka jangan dibawa-bawa untuk kepentingan-kepentingan politik praktis," kata dia di Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

Menurut Ngabalin Ijtima Ulama adalah mengumpulkan seluruh komponen umat dan organisasi untuk berbicara tentang masa depan bangsa dan negara. "Jangan lupa bahwa ketika politik identitas muncul dan membicarakan tentang kepentingan politik praktis, maka itu bisa mencabik-cabik seluruh kepentingan-kepentingan keumatan," ujar Ngabalin.

Ngabalin selaku Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalig Seluruh Indonesia berpendapat  biarlah ulama berdiri di atas seluruh kepentingan umat sehingga hasil Ijtima Ulama itu akan bisa memberikan manfaat kepada masa depan bangsa dan negara serta mempersiapkan pemimpin yang amanah, jujur, dan tidak berkhianat.

Pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara tapi bisa mempresentasikan seluruh gagasan-gagasannya kepada kepentingan bangsa dan negara.

"Kedua, saya ingin bilang bahwa bangsa ini adalah bangsa besar. Kita menjadi kaya karena ada etnis yang luar biasa," ucap Ngabalin.

"Kita ini bukan hanya umat Islam di dalam, ada Katolik, Protestan, Hindu, dan Konghucu. Menurut saya sebagai kelompok mayoritas, kita harus memberikan suasana yang teduh, cinta damai kepada semua kebersamaan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara."

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menggelar Ijtima Ulama yang berlangsung sejak 27 hingga 29 Juli 2019. Ketua GNPF sekaligus penanggung jawab acara Yusuf Muhammad Martak mengatakan pertemuan ulama ini bertujuan menjadi forum menyampaikan aspirasi umat ihwal koalisi keumatan untuk pemilihan presiden 2019.