APBN per Maret 2023 Surplus Sampai Rp 128,5 Triliun, PSI: Bagaimana dengan APBD di Setiap Daerah?

Saverianus S. Suhardi

Friday, 28-04-2023 | 09:31 am

MDN
Andre V. Wenas [ist]

 

 

Jakarta, Inakoran.com

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi positif surplusnya APBN per Maret 2023 yang sampai Rp 128,5 triliun, yang berarti 0,61% dari PDB Indonesia. Saat APBN surplus, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kinerja APBD di setiap perovinsi dan kabupaten/kota?


BACA JUGA: Labuan Bajo Siap Sambut KTT ASEAN ke-42


 

“Pengelolaan yang ekstra hati-hati, atau prudent dan transparan perlu juga diikuti oleh pemerintah daerah dengan secara rutin atau berkala melaporkan ke publik kinerja APBD mereka masing-masing. Masyarakat harus diedukasi mengenai anggaran daerahnya masing-masing, bagaimana membaca laporan keuangan serta pos-pos apa saja yang penting diperhatikan serta perlu dipantau bersama,” ujar Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, dalam keterangannnya pada Kamis, 27 April 2023.

Andre Wenas menilai kita belajar dari APBN yang rutin dilaporkan oleh Menkeu, seperti kinerja sampai bulan Maret 2023 yang masih mencatatkan surplus. APBN yang surplus mencapai Rp 128,5 triliun karena realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi dibanding belanjanya. Sampai akhir Maret 2023 pendapatan negara mencapai Rp 647,2 triliun. Nilai tersebut setara dengan 26,3% dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp 2.463 triliun. Pendapatan negara ini tumbuh 29% dibanding tahun lalu.

Realisasi belanja negara sampai bulan Maret mencapai Rp 518,7 triliun. Ini setara dengan 16,9% dari target pemerintah yang sebesar Rp 3.061,2 triliun dan mengalami kenaikan 5,7% dari total belanja Maret 2022." 

Menurut Andre Wenas, akan jauh lebih menarik kalau pos-pos pendapatan mana saja yang mencapai atau melebihi target dan pos-pos mana saja yang belum mencapai target. Begitu juga dari sisi belanjanya. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa kepedulian dan perhatian yang lebih detail, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerahnya masing-masing.

Masyarakat perlu diedukasi untuk lebih peduli kepada anggaran daerahnya serta kritis membaca bersama-sama dengan parlemen daerahnya, sehingga eksekutif jadi lebih berhati-hati. Dengan begitu partisipasi politik masyarakat jsemakin bermutu dari waktu ke waktu.


 

TAG#APBN, #APBD, #Ekonomi, #Indonesia

198730334

KOMENTAR