Arsitektur keuangan Internasional, Pertemuan Menkeu G20

JAKARTA, INAKORAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati kembali hadiri perhelatan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) ke-3 di bawah Presidensi India.

Pada pertemuan yang berlangsung sejak 17-18 Juli 2023 ini, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini.

Isu-isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut antara lain: (i) ekonomi dan kesehatan global; (ii) keuangan berkelanjutan dan infrastruktur; (iii) arsitektur keuangan internasional; (iv) perpajakan internasional; serta (v) sektor keuangan dan inklusi keuangan.

Khusus isu kesehatan global yang telah menjadi agenda prioritas sejak Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, Menkeu Sri Mulyani mendorong negara-negara G20 untuk terus menjaga kolaborasi antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan untuk Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Pandemi.

“Kami menyambut penyelesaian call for proposals oleh Pandemic Fund (Dana Pandemi) dan menantikan putaran pertama pendanaan yang akan masuk secara bertahap dalam beberapa bulan. Akan tetapi, mobilisasi Dana Pandemi saat ini baru mencapai $1,7 miliar, masih jauh dibanding kebutuhan dana sebesar $10,5 miliar,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Saat ini, World Health Organization sedang mengembangkan kerangka volatilitas dan risiko ekonomi dan kesehatan (Framework of Economic Vulnerabilities and Risks/FEVR) berkonsultasi dengan Bank Dunia, Bank Investasi Eropa, dan Dana Moneter Internasional.

Dalam agenda keuangan berkelanjutan dan infrastruktur, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan ada berbagai faktor penting dalam mencapai tujuan bersama  dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda iklim bersama. Faktor – faktor tersebut yaitu keuangan transisi, skema pembiayaan campuran (blended finance), kebijakan yang menyeluruh baik dari fiskal, sektor riil, makro serta mikroprudensial, dan klasifikasi aktivitas transisi hijau.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi global dan upaya internasional, termasuk pendanaan internasional dan dukungan teknis, penting untuk membantu menurunkan biaya yang dibutuhkan oleh tiap negara untuk tetap berada di jalur dalam mencapai target iklim dan pembangunan berkelanjutan bersama.

Terkait infrastruktur, Indonesia mendukung prinsip – prinsip G20 dalam pembiayaan kota masa depan sebagai sebagai acuan sukarela dan tidak mengikat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan untuk mencapai kota inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Pada agenda arsitektur keuangan internasional, Indonesia mendorong implementasi dari roadmap Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework) dari Bank Pembangunan Multilateral dan mendorong mereka untuk memiliki target konkrit untuk meningkatkan kapasitas pinjamannya.

Indonesia menyampaikan bahwa G20 perlu memanfaatkan peluang untuk memperkuat Bank Pembangunan Multilateral dan investasi swasta untuk pembiayaan Barang Publik Global (Global Public Goods/GPG).

Indonesia dalam hal ini dapat menjadi test case untuk pembiayaan GPG melalui inisiatif Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM), sebagai bentuk katalisasi pendanaan pemerintah, Bank Pembangunan Multilateral, dan investasi swasta.