ASEAN Berencana Tidak Mengundang Pemimpin Militer Myanmar Untuk KTT Akhir Bulan Ini

Jakarta, Inako

Para menteri luar negeri ASEAN pada Jumat (15/10) sepakat untuk tidak memasukkan pimpinan militer Myanmar dari KTT kelompok regional akhir bulan ini.

Sebuah sumber ASEAN mengatakan, keputusan itu menandai pergeseran salah satu prinsip ASEAN yakni non-intervensi untuk urusan dalam negeri negara-negara anggota.

Pada pertemuan darurat online, para menteri mengatur untuk tidak mengundang Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta pada Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar di bawah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Menurut sumber-sumber di ASEAN, Brunei yang menjadi ketua 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tahun ini, diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu tentang pertemuan darurat itu.

ASEAN telah menghadapi tekanan dari Amerika Serikat untuk mengambil sikap yang lebih keras dalam masalah ini.

Beberapa negara anggota, seperti Indonesia dan Malaysia, mengusulkan agar pemimpin militer Myanmar tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam KTT karena kurangnya kerja sama dari pemerintah militer, termasuk tidak menerima utusan khusus ASEAN.

Para menteri mengadakan pertemuan darurat untuk membahas apakah pemimpin militer Myanmar harus diizinkan menghadiri KTT, yang dijadwalkan pada 26 hingga 28 Oktober, setelah pemerintah gagal bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof, yang ditunjuk sebagai utusan khusus untuk Myanmar pada Agustus, pada kunjungan yang diusulkan ke negara tersebut dengan persyaratan ASEAN yang meminta akses penuh ke pihak-pihak yang berkonflik.

"Ada perbedaan pandangan di antara ASEAN, namun mayoritas lebih memilih tokoh non-politik untuk mewakili Myanmar di KTT, sementara satu atau dua mengatakan paling banyak harus setingkat menteri luar negeri," kata sumber ASEAN.

Menteri luar negeri salah satu negara anggota menyarankan dalam pertemuan itu bahwa sebagai tindakan penyelamatan muka, pemimpin militer Myanmar harus mengirim surat ke ASEAN melalui menteri luar negerinya untuk mengatakan dia terlalu sibuk untuk menghadiri KTT, kata sumber itu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tweeted bahwa dia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT "tidak boleh diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif."

Pada pertemuan darurat itu, para menteri juga menugaskan utusan itu untuk mengunjungi Myanmar sesegera mungkin menjelang KTT.