ASEAN Undang Pejabat Senior Kementerian Luar Negeri Myanmar Ke KTT

Binsar

Tuesday, 26-10-2021 | 08:35 am

MDN
Tangkapan layar menunjukkan perwakilan negara-negara yang berpartisipasi dalam pertemuan online darurat menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada 15 Oktober 2021 [ist]

 

Jakarta, Inako

Seorang juru bicara militer Myanmar, yang telah merebut kekuasaan di negara itu setelah kudeta pada Februari, mengatakan Senin bahwa pemerintah militer telah menerima undangan untuk seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri untuk menghadiri pertemuan puncak ASEAN virtual pada Selasa.

Mayor Jenderal Zaw Min Tun menyatakan ketidaksenangan tentang pengecualian pemimpin militer dari pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan acara-acara terkait minggu ini, dengan mengesampingkan kemungkinan bahwa tidak ada yang akan mewakili Myanmar pada kesempatan itu.

Para menteri luar negeri ASEAN memutuskan awal bulan ini untuk mengecualikan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer, dari pertemuan yang akan berlangsung hingga Kamis dan memutuskan untuk mengundang "perwakilan nonpolitik."

Keputusan tersebut didasarkan pada kurangnya kerjasama militer dengan ASEAN dalam melaksanakan konsensus lima poin yang bertujuan untuk menemukan solusi damai atas krisis politik Myanmar.

"Sebenarnya, kepala negara akan diundang untuk pertemuan puncak itu," kata Zaw Min Tun kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa keputusan ASEAN akan berarti "penghinaan terhadap kedaulatan kita."

 

 

"Itulah sebabnya kami tidak yakin apakah akan bergabung dalam pertemuan itu," kata juru bicara itu.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Senin malam, Kementerian Luar Negeri mengatakan telah memberi tahu penyelenggara KTT Brunei bahwa mereka "dapat menerima partisipasi Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau perwakilan tingkat Menterinya" pada pertemuan minggu ini, tetapi "menurunkan tingkat peserta dan membatasi perannya dalam diskusi" akan bertentangan dengan Piagam ASEAN.

Konsensus lima poin ASEAN termasuk mengirim utusan khusus ke Myanmar untuk menengahi dialog antara semua pihak dalam gejolak politik negara itu.

Kunjungan utusan, menteri luar negeri kedua Brunei Erywan Yusof, bagaimanapun, belum disetujui oleh otoritas militer Myanmar. Pihak berwenang telah mengutip desakan utusan itu untuk bertemu dengan "beberapa individu tertentu," yang mungkin menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh oposisi lainnya.

KOMENTAR