Beda Tafsir PKB dan PPP Soal Pemimpin Berani yang Disinggung Jokowi di Musra

JAKARTA, INAKORAN.COM

Dalam Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Minggu (14/5/2023), Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia butuh pemimpin yang berani dan tahu kebutuhan rakyat.

"Rakyat kita butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang bener. Yang dekat dengan rakyat," ungkap Jokowi.

"Yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat. Yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani. Yang berani, pemberani demi rakyat."

Kemudian muncul banyak tafsir tentang sosok yang dimaksud, termasuk dari dua partai di pemerintahan Jokowi, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kedua partai ini punya tafsiran yang berbeda tentang siapa yang dimaksud Jokowi sebagai sosok pemberani itu.

Baca juga: Di Tengah Persiapan Pilpres 2024, Seruan Jokowi Tiga Periode Kembali Bergaung

Menurut PKB, sosok itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sedangkan menurut PPP, sosok yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menurut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, keberanian yang dimaksud Presiden Jokowi bergantung pada kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Pemimpin yang dimaksud harus berani melahirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

"Jika kita lihat track recordnya, Pak Ganjar Pranowo memenuhi kriteria tersebut. Hal itu dapat dilihat dari 10 tahun terakhir memimpin Jawa Tengah," ujar Baidowi, Minggu (14/5/2023).

Baca juga: Tak Terpengaruh Bursa Cawapres, Menko Muhadjir Fokus Kerja

Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut, sosok yang dimaksud Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto.

Politisi senior yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu dinilai sebagai seorang kesatria dan memiliki hati nurani untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Iya cocok itu ke figur Pak Prabowo, yang memiliki latar belakang keprajuritan satria, tapi tetap punya hati untuk rakyat," ujar Daniel.

Menurut Johan, Prabowo punya keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan yang mendasar untuk rakyat dan bangsa, terutama dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di bidang pangan dan energi.