Belum Terakreditasi, BPJS Kesehatan Hentikan Layanan di RSUD Bengkayang Kalbar

Pontianak, Inako –

Akreditasi Rumah Sakit menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit agar diperbolehkan memberikan layanan kesehatan kepada peserta BPJS di sebuah rumah sakit.

Berdasarkan prinsip itu, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Singkawang, Kalimantan Barat akan segera menghentikan sementara layanan kesehatan untuk pasien BPJS Kesehatan di RSUD kabupaten Bengkayang lantaraan rumah sakit itu belum menyelesaikan proses akreditasi.

Menurut BPJS Kesehatan, RSUD Bengkayang hingga saat ini belum merampungkan proses akreditasi sebagai syarat untuk memberikan layanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan.

Kepala Operasi BPJS Kabupaten Bengkayang, Eko Junistianto, Selasa mengatakan, keputusan BPJS mengacu pada surat dari Kementerian Kesehatan terkait dengan dukungan Pemda terhadap kesinambungan pelayanan peserta JKN di rumah sakit yang belum terakreditasi per tanggal 30 Juni 2019.

“Berdasarkan surat Kementerian tersebut bahwa RSUD Bengkayang saat ini belum terakreditasi hingga Juni, maka layanan terhadap pasien BPJS khusus di Bengkayang ditiadakan dan akan diarahkan ke rumah sakit terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Eko menjelaskan seharusnya akhir Juni 2019, RSUD Kabupaten Bengkayang sudah terakreditasi. Namun sampai sekarang ada surat dari pihak rumah sakit menyatakan akreditasi akan dilakukan pada bulan Agustus 2019 mendatang.

“Untuk itu, pada Juli 2019 ini RSUD Kabupaten Bengkayang belum bisa menerima peserta BPJS Kesehatan sampai sudah terakreditasi," katanya.

Eko menambahkan layanan BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Bengkayang akan dilakukan kembali apabila RSUD Bengkayang telah dinilai dan telah terakreditasi, karena salah satu syarat dilakukannya layan.

Sementara itu, Kepala UPT RSUD kabupaten Bengkayang Dr. Samuel GR mengatakan hingga awal Juli ini masih melakukan layanan terhadap pasien RSUD Kabupaten Bengkayang, layanan akan dihentikan apabila ada surat resmi dari BPJS Kesehatan kabupaten Bengkayang.

"Sampai detik ini saya belum pernah mendapatkan kertas atau surat dari BPJS atau Kementerian terkait yang menyatakan saya tidak boleh melayani pasien BPJS Kesehatan. Oleh karena itu secara legal formal saya tetap melayani masyarakat BPJS di Kabupaten Bengkayang karena tugas kita melayani, sampai ada surat resmi dari pemerintah atau BPJS Kesehatan kepada kami. Masalah klaim pembayaran dan tidaknya urusan lain, tapi masyarakat tetap kita layani," ujarnya.