Biar Jera dan Pejabat Lain jadi Takut, Koruptor Perlu Dimiskinkan dan Dirampas Asetnya

Jakarta, Inakoran.com

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat serius dalam upaya memberantas korupsi.

Dalam debat perdana capres yang digelar pada Selasa (12/12/2023) lalu, Ganjar menyebut tiga terobosan yang akan dilakukan, yakni memiskinkan, merampas aset, dan memenjarakan koruptor di Nusa Kambangan. Tiga langkah ini, kata Ganjar, akan memberikan efek jera.

BACA JUGA: Kepuasan Masyarakat Menurun, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Arif Tandang menilai efek jera tidak hanya berkenaan langsung dengan pelaku, tetapi juga memunculkan keengganan atau ketakutan kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

“Efek jera itu sebetulnya berkenaan langsung dengan si pelaku, koruptor. Tetapi, seharusnya dampak hukuman, pidana penjara dan denda, itu berefek pada keengganan atau ketakutan pada orang lain, terutama para penyelenggara negara,” ujar Arif saat dimintai keterangan pada Kamis (14/12/2023).

Menurut Arif, pidana penjara atau denda tidak cukup memberikan efek rasa takut kepada orang lain. Buktinya, kasus korupsi masih banyak dan kerugian negara terus bertambah.

Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain, misalnya pemiskinan dan pemberantasan aset.  

“Perlu ada ada satu regulasi yang betul-betul memiskinkan, atau membangkrutkan koruptor. Karena korup itu juga disebabkan oleh gaya hidup hedonis, maka, negara mesti ambil tindakan pembagkrutan. Aset-aset dirampas, di dalam maupun di luar negeri. Tentu melalui mekanisme regulatif,” tandas Arif.

Dia pun berharap, RUU perampasan menjadi prioritas untuk disahkan.

“Pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset memang perlu diprioritaskan. Ini merupakan salah satu RUU yang, selain menyelamatkan uang dan perekonomian negara, juga mereformasi penegakan hukum.”