Bukan Cuma NTT, Palu Juga Tolak Gerakan #2019GantiPresiden

Penolakan atas gerakan #2019GantiPresdien marak terjadi di sejumlah daerah. Kemarin, misalnya. Pihak keamanan di Nusa Tenggara Timur menolak dengan tegas rencana deklarasi #2019GantiPresdien yang rencananya akan diadakan di Manggarai Barat, Flores Barat dalam waktu dekat.

Palu, Inako –

Penolakan atas gerakan #2019GantiPresiden marak terjadi di sejumlah daerah. Kemarin, misalnya. Pihak keamanan di Nusa Tenggara Timur menolak dengan tegas rencana deklarasi #2019GantiPresiden yang rencananya akan diadakan di Manggarai Barat, Floes Barat dalam waktu dekat.

Hari ini, penolakan serupa juga diperlihatkan masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah. Massa aksi dari Aliansi Pemuda Sulawesi Tengah (APST) melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sulteng, Selasa (4/9) malam menolak #2019GantiPresiden.

Dalam aksinya mereka menyampaikan tiga alasan penolakan. Pertama, terkait ideologi. Gerakan itu, kata dia, bertujuan mengganti sistem negara sebagaimana yang banyak terjadi di luar negeri seperti Suriah dan Afganistan. 

Kedua, alasan sosiologi, di mana pidato Neno kerap mencerminkan provokasi kepada rakyat agar tak memilih Jokowi dalam Pilpres 2019. "Dan alasan ketiga adalah hukum. Dalam #2019Gantipresiden mengandung ujaran kebencian," ucapnya.

Perwakilan Polda Sulteng, AKP Winarto menyatakan, pihaknya tetap berlaku netral, tidak berada dalam satu kelompok manapun. Tapi bila ada kelompok memecah belah NKRI, maka pihaknya berada di garda terdepan.

Terkait dengan penolakan itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) Sulteng, Sugianto Kaimuddin, mengajak massa aksi pro Jokowi dan pro Prabowo untuk sama-sama bersikap dewasa dalam menyambut Pilpres 2019. 

"Nah kalaupun ada penolakan, silahkan saja. Namun, jangan mengganggu gerakan-gerakan yang juga konstitusional, sebab ini merupakan bagian dari penyampaian pendapat secara damai dan tertib," ujar Sugianto. 

Dia mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. Bahkan KPU sendiri sudah menyatakan bahwa gerakan tersebut bukan kampanye. 

"Gerakan ini muncul karena dilatarbelakangi sejumlah fenomena yang timbul dari pihak pemerintah sendiri, seperti naiknya (harga) bahan bakar minyak (BBM) dengan tiba-tiba, harga kebutuhan pokok masyarakat yang melambung serta munculnya sejumlah 'statement' menteri kabinet kerja yang tidak menunjukan kualitasnya," katanya.