Bupati Agas A. Praktekkan Politik Burung Unta hadapi Kritik Publik Soal Tambang Semen

Oleh: Petrus Selestinus, S.H., Koordinator TPDI & Advokat Peradi 

Jakarta, Inako

Bupati Manggarai Timur (Mantim) Agas Andreas telah mengklarifikasi perannya dalam rencana pendirian Pabrik Semen di Luwuk dan Lingko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Mantim, oleh PT. Singa Merah dan PT. Istindo Mitra Manggarai.

Beberapa point fakta yang diakui Bupati Agas adalah, perannya memberikan izin lokasi, memfasilitasi warga Luwuk dan Lingko Lolok untuk bertemu dengan pihak PT. Singa Merah dan PT. Istindo Mitra Manggarai dalam Jual-Beli Tanah untuk lokasi tambang Semen.

BACA JUGA: Transaksi di BEI Anjlok 24% Setelah Diterjang Virus Corona

Bupati Agas sebagai representasi negara, terbukti tidak berpihak pada kepentingan warga kampung Luwuk dan Lingko Lolok selaku pemilik tanah leluhur, selaku pemangku Adat Isitiadat beserta hak-hak tradisional yang oleh konstitusi diwajibkan untuk dihormati, diakui dan dilindungi.

Dalam.klarifikasinya, Bupati Agas mengakui telah mengeluarkan izin lokasi sedangkan urusan IUP PT. Singa Merah di Luwuk dan Lingko Lolok itu menjadi wewenang Provinsi, kecuali dalam soal jual beli tanah Agas berperan sebagai Bupati dan sebagai Keluarga fifty-fifty agar pihak warga yang menjual tidak dirugikan oleh pembeli (PT. Singa Merah).

Bupati Agas Andreas nampak hendak mencuci tangan dan bersembunyi di balik kewenangan memberi IUP berada di tangan Gubernur NTT, maka soal Pabrik Semen dan segala dampak buruknya bukanlah tanggung jawab Bupati Agas tetapi tanggung jawab Gubernur NTT. 

BACA JUGA: Bagaimana Bisnis Favorit Singapura Beradaptasi dengan Covid-19 - dan Dapat Membantu

Bupati Agas berkelit mencuci tangan seakan-akan hanya menjadi juru selamat buat warganya dalam melepaskan hak atas tanah dengan harga Rp. 12.000 per/M2, Inilah yang disebut praktek politik Burung Unta yaitu mencoba mencuci tangan dan sembunyi muka dengan mengkambinghitamkan IUP dari Gubernur NTT dalam urusan beraroma KKN yang mengorbankan warganya.

PUNAHNYA HAK-HAK TRADISIONAL

Bagi warga Desa Satar Punda, Jual-Beli Tanah dalam jumlah 500-an Ha yang dihuni oleh sebagian besar warga 1 (satu) Desa secara turun temurun, yang di dalamnya melekat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradiaional sebagai Ekosistem Kebudayaan Mantim, maka tidak ada pilihan lain selain menolak Jual-Beli tanah. Karena menjual tanah satu desa itu sama dengan membumihanguskan Eksosistem Kebudayaan masyarkat satu desa.

BACA JUGA: Biden menyerang Stimulus, Menyebut Korporasi AS serakah

Yang disayangkan adalah Bupati Agas tidak pernah memperlihatkan sikap hormatnya terhadap hak-hak masyarakat ataa tanah sebagaimana diharuskan oleh UU Pertanahan. Bupati Agas hanya mengumbar perannya memfasilitasi warganya bertemu PT. Singa Merah agar terjadi jual-beli tanah dan tidak dirugikan. 

Itu artinya Bupati Agas mempertegas perannya sebagai Makelar atau Calo Tanah, bahkan telah merendahkan wibawa pemerintah, karena sebagai Bupati, Agas seharusnya melindungi warganya malahan membiarkan warganya terjerat hutang DP. Rp. 10 juta dari PT. Singa Merah untuk sesuatu transaksi yang terancam batal.

Perilaku Makelar jelas tidak mengayomi warganya dari praktek penjeratan hutang atau ijonisasi hingga sebuah Masyarakat Desa dengan hak-hak tradisionalnya terancam punah. Dengan demikian, maka cepat atau lambat Bupati Agas akan menghadapi krisis kepercayaan publik hingga diberhentikan dari jabatannya, karena Tambang Semen tidak termasuk kepentingan umum.

Asas-Asas Penyelenggaraan Negara, tidak nampak sedikitpun dalam perilaku Bupati Agas, ketika memberi ruang selebar-lebarnya bagi PT. Singa Merah untuk meperdaya dan menjerat warganya. Bupati Agas malah dengan bangga mengatakan bahwa warga datang bertemu Bupati sudah membawa surat kesepakatan jual-beli sehingga Bupati hanya menjaga agar warganya tidak dirugikan. Ini adalah praktek politik burung unta Bupati Agas.