Hukuman Mati Di Malaysia Bakal Dihapus

Jakarta, Inako

Angin perubahan dibawah Koalisi Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang telah meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilihan umum pada Mei 2018, bakal terwujud. Kala itu, Kubu Mahathir berhasil mengalahkan kubu petahana Najib Razak dan  berjanji untuk menekan angka korupsi yang kian merajalela dan meninjau undang-undang (UU) yang menindas serta UU keamanan nasional lainnya yang dianggap tidak kontekstual. 

Hukuman mati untuk semua jenis kejahatan dan semua eksekusi yang masih tertunda menjadi salah satu UU yang akan dikandaskan PM Mahatihir, meskipun suara ke arah sana tidak mulus  dengan mempertimbangkan keamanan dalam negeri Malaysia yang masih rentan, semisalnya perkara teroris.  

 Menurut sejumlah media lokal Malaysia, angin perubahan itu disuarakan oleh Menteri Hukum Malaysia, Liew Vui Keong, Rabu (10/10/2018).

Keong juga menegaskan bahwa langkah amandemen terhadap hukuman manti akan diajukan dalam sidang parlemen, Senin (15/10). Namun The Sydney Morning Herald, Jumat (12/10), tidak bisa meminta penjelasan langsung dari Keong.

Tetapi Menteri Komunikasi Gobind Singh Deo, Kamis (11/10), membenarkan keputusan kabinet tersebut. "Ini adalah bagian dari janji pemilu kami dan juga sejalan dengan langkah untuk menjauhi hukuman mati di seluruh dunia," katanya.

Sebelumnya, Keong menjelaskan akan ada moratorium eksekusi untuk narapidana yang saat ini berada di lapas. "Karena kami menghapus hukuman itu, semua hukuman mati tidak boleh dilakukan," jelas Keong dilansir surat kabar Star  Kamis (11/10).

Kebijakan pemerintahan Mahatir pun disambut gembira oleh kelompok pembela hak asasi manusia Amnesty International dengan menyebutnya "langkah untuk kemajuan yang besar". Apalagi, perlakuan Malaysia terhadap terpidana hukuman mati telah memberi catatan hitam perihal  hak asasi manusia selama beberapa dekade.

Para terpidana mati kerap dijaga secara kejam dan tidak diberi tahu hasil grasi yang diajukan. Para terpidana mati akan  diberi tahu  beberapa hari atau jam ketika eksekusi mati  dilaksanakan.

"Tak perlu buang waktu lagi, hukuman mati harus dihapus dari buku sejarah sejak dahulu kala," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Kumi Naidoo, dalam pernyataannya Kamis (11/10), seraya menjelaskan ada 142 negara di dunia yang sudah menghapus hukuman mati.

Sementara itu, Malaysian Community Care Foundation (MCCF) menyarankan agar pemerintah membentuk komite khusus untuk meninjau langkah tersebut.

"Kami harus mempertimbangkan pendapat orang lain dan mendapatkan fakta dari para ahli hukum tentang masalah ini," kata sang ketua, Halim Ishak, seperti dikutip New Straits Times, Sabtu (13/10).

Ishak menambahkan keputusan menghapus hukuman mati tidak harus dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak perlu mengekor negara lain yang telah lebih dulu menghapus hukuman serupa karena  kondisi dan kondisi  masing-masing negara  berbeda-beda.