IKN Jadi Pro Kontra Jelang Pilpres, Akademisi Sebut Tiga Alasan Pembangunannya Perlu Dilanjutkan

JAKARTA, INAKORAN.COM

Dosen Kebijakan Publik Universitas Bina Nusantara (Binus), Eren Holivil menyebut ada tiga alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dilanjutkan.

Pertama, jumlah penduduk di Jakarta sudah hampir melampaui daya dukung lingkungan.

“Apalagi Jakarta sekarang menjadi kota industri dengan eskalasi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, mau tidak mau infrastruktur pemerintahannya harus dipindahkan,” ungkap Eren dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12/2023).

Kedua, IKN harus dilihat sebagai tempat untuk memperkuat tujuan pembangunan keberlanjutan (SDGs).

Penguatan SDGs itu “tidak hanya soal tata kelola pemerintahan, tetapi juga soal kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.”

Baca juga: Mahfud Tegaskan Tak Terlibat dalam Revisi UU KPK Tahun 2019

Ketiga, demi pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan ekonomi dengan memberdayakan golongan prasejahtera supaya mendapat kelayakan hidup.

“Saya setuju, IKN menjadi alasan untuk menghilangkan paradigma pembangunan di Indonesia yg Jawasentris. Karena itu diharapkan tidak ada lagi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi,” tegas alumnus Pascasarjana Fisipol UGM itu.

Meski demikian, Eren mengingatkan, IKN mesti dibangun dengan tujuan murni memajukan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Jangan sampai IKN menjadi arena konsolidasi penguasa untuk berbisnis dan mencari keuntungan.”

Baca juga: Menko Muhadjir: Kunci Utama Hilirisasi SDA adalah pembangunan SDM

Keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara tengah menjadi pro kontra, terutama menjelang Pilpres 2024.

Tidak semua pasangan calon berkomitmen melanjutkan mega proyek yang mulai dieksekusi di era pemerintahan Presiden Jokowi itu.

Pasangan Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar misalnya, belum menunjukkan sikap pasti soal keberlanjutan pembangunan IKN jika nanti memenangkan Pilpres.

Pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud memang punya komitmen yang hampir serupa, yakni akan melanjutkan proyek besar tersebut.

Namun, mengingat positioning Presiden Jokowi yang diduga kuat condong ke salah satu pihak, kedua pasangan ini mungkin akan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melihat IKN Nusantara ke depan.