Ini Penjelasan Kubu Jokowi dan Prabowo Soal Hukum dan HAM Jelang Debat

Jakarta, Inako

Kabid Humas DPP Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin) Erwin Natasmal Oemar meminta program visi misi kedua paslon jangan abstrak. Menanggapi hal tersebut, timses kedua paslon menjelaskan program masing-masing jagoannya di bidang hukum dan HAM.

Direktur Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irvan Pulungan, menjelaskan dalam pemerintahan Jokowi, hukum akan berdiri sendiri dan tidak akan ada intervensi yang dilakukan kepala negara.

"Pak Jokowi kan sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap persoalan, apalagi masalah korupsi. Beliau menyerahkan semuanya kepada pihak penegakan hukum," kata Irvan saat diskusi di Resto Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019).

Irvan juga menjelaskan bahwa Jokowi akan menguatkan kepercayaan publik terhadap hukum. Menurutnya, kepercayaan publik harus dibangun dari awal, baik di hulu maupun di hilir.

"Bagaimana penegakan hukum ini bisa berjalan kalau publik tidak punya kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukumnya dan hukumnya itu sendiri. Inilah yang menjadi harapan kami supaya ke depannya dalam 5 tahun lanjutan program Pak Jokowi ini bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Selain itu, pemerintahan Jokowi disebutnya juga akan menjamin tidak terjadi tumpang tindih aturan atau regulasi yang terjadi di masyarakat, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Menurutnya, tumpang tindih regulasi bisa menjadi hambatan tersendiri.

"Ini yang jadi catatan kami juga supaya semua dapat merasakan. Hukum itu kan paling tidak memenuhi 3 konsep. Dia haus berkeadilan, dia harus mendapatkan keadilan, dia harus mendapatkan kepastian, dan bermanfaat," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, menjelaskan paslon yang diusungnya menginginkan hukum yang tidak tebang pilih, tidak ada pelanggaran asas equality before the law, serta adanya transparansi dalam penegakan hukum.

"Dalam konteks korupsi, kita tahu bahwa Indeks Persepsi Korupsi kita ini stagnan di 37 dari skor 100. Jadi kalau kita anak SD pulang bawa nilai 37 bangga itu lucu, aneh. Itu jadi target kita, KPK kalau nggak salah ada target 2019 nilainya 50. Artinya itu kita ingin tingkatkan, kita kejar per 5 tahun minimal ada peningkatan 5 skor," tuturnya.

Selain itu, dalam konteks HAM, Prabowo disebutnya ingin kembali mendorong hak-hak konstitusi, bukan hanya di bidang politik, tapi juga hak ekonomi, sosial budaya, hak atas kesejahteraan, dan hak atas pelayanan kesehatan yang baik.

Dalam konteks pemberantasan terorisme, politikus Gerindra ini menjelaskan pihaknya ingin segala kebijakan mengacu pada Undang-Undang yang ada.

"Jadi intinya kita ingin hukum benar-benar tegak bagi setiap warga negara ini. Dan hukum hadir, negara hadir ketika masyarakat mendapatkan ketidakdilan hukum. Kita tidak ingin kasus seperti Ibu Baiq Nuril terulang, di mana karena ketakberdayaannya beliau harus menjalani masa hukum yang berlarut-larut," pungkasnya.