JK Heran dengan Gagasan Sandi Soal Hapus Ujian Nasional

Jakarta, Inako

Sandiaga Uno melontarkan janji menghapus ujian nasional (UN) jika terpilih saat debat cawapres 2019. Wacani ini langsung ditanggapi  Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK  mengaku heran dengan gagasan itu.

Janji Sandiaga itu disampaikan dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) lalu. Sandiaga menyebut ujian nasional sebagai salah satu sumber biaya tertinggi dalam sistem pendidikan nasional.

"Kami juga akan menghapus ujian nasional. Ini adalah salah satu sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan kita," kata Sandiaga di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019).

Jika terpilih sebagai wapres, Sandiaga akan mengganti ujian nasional dengan penelusuran minat dan bakat. Menurut dia, penelusuran minat dan bakat lebih bisa diterapkan untuk peserta didik.

Sandiaga mengatakan fokus pemerintah nantinya akan membangun kurikulum yang baik. Selain itu, dia mendorong para peserta didik yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter dan sikap yang baik.

Soal kurikulum itu, Sandiaga menceritakan kisah siswa bernama Salsabila Umar yang disebutnya punya keluhan. Salsabila disebut mengeluhkan kurikulum yang terlalu berat.

Andai memenangi Pilpres 2019, Sandiaga berjanji akan mengubah kurikulum yang lebih berfokus pada esensi pendidikan. Menurut dia, pendidikan harus berfokus membangun budi pekerti peserta didik.

"Prabowo-Sandi berkomitmen PR terbesar kita adalah meningkatkan kualitas guru kita. Kita tingkatkan kompetensinya, kita pastikan kesejahteraannya. Kurikulum, Ananda Salsabila Umar di Pamekasan menyatakan kurikulum kita terlalu berat, dan banyak sekali mata pelajaran yang dia tidak minati," kata Sandiaga.

Ide Sandiaga direspons Wapres JK. JK awalnya menyebut usulan cawapres nomor urut 02 itu berbahaya bagi kualitas pendidikan. Sebab menurutnya, UN bertujuan mengevaluasi kualitas pendidikan berbagai daerah di Indonesia.

"Ujian nasional itu juga ada hubungannya dengan undang-undang pendidikan, karena di situ, di undang-undang pendidikan itu pemerintah harus secara teratur mengevaluasi pendidikan," ujar JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

JK melanjutkan, satu-satunya cara untuk mengevaluasi pendidikan nasional adalah dengan melakukan UN. JK lalu mempertanyakan cara membandingkan kualitas pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya jika UN dihapuskan.

"Nanti evaluasi bagaimana? Bahwa di daerah ini masih baik, daerah ini lagi masih rendah, (kalau) tanpa ujian nasional," katanya.

JK menekankan, tidak ada parameter untuk mengukur kualitas pendidikan Indonesia apakah maju atau mundur jika UN dihapuskan. JK pun heran dengan rencana Sandiaga yang akan menghapus UN dan akan menggantikannya dengan penelusuran minat dan bakat (PMDK). JK mempertanyakan bagaimana cara menguji minat dan bakat siswa, dengan banyaknya jumlah siswa per tahun

"Itu dibutuhkan berapa siswa tiap tahun. (Jika) 5 juta (siswa), bagaimana bisa menguji bakatnya 5 juta orang setahun? Itu bagaimana caranya?" tanya JK.