Jokowi Ingin Menggaji Lulusan SMP yang Masih Pengangguran

Jakarta, Inako

Selama masa kampanye, Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) selalu menyampaikan program kartu 'sakti' yang akan dimanfaatkan jika kembali terpilih sebagai Kepala Negara periode 2019-2024.

Ada tiga kartu sakti yang selalu Jokowi sampaikan kepada masyarakat. Yaitu, KIP Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah.

Ada yang menarik untuk diulas lebih lanjut mengenai sistem kartu sakti yang diusung oleh Capres Petahana ini, yaitu Kartu Pra-Kerja.

Sebelumnya, kartu ini bisa memberikan insentif honor kepada lulusan SMK/SMA pemegang kartu. Kali ini, Jokowi bilang kartu itu juga bisa dimanfaatkan oleh lulusan SMP dan universitas.

Di hadapan relawan, Jokowi membeberkan ada tiga kartu sakti yang disiapkan menjadi stimulus bagi masyarakat. Itu pun dengan catatan jika terpilih lagi pada periode 2019-2024.

Pertama, kata Jokowi, adalah kartu Pra-Kerja. Kartu ini bisa dimanfaatkan para anak muda yang baru lulus SMK/SMA, SMP, dan universitas dengan kriteria tertentu dan belum mendapatkan pekerjaan.

"Kartu Pra-Kerja yang lulus SMA, SMK, yang lulus SMP, atau yang lulus universitas, yang lulus akademi yang belum dapat kerja, tolong cari kartu Pra- Kerja dulu," kata Jokowi.

Jika mendapatkan kartu ini, nantinya pemerintah akan memberikan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha. Pelatihannya pun bisa di dalam negeri maupun luar negeri. Hingga pemberian insentif dana.

"Nah sebelum mendapatkan pekerjaan, selama kurun waktu tertentu tapi belum diputuskan, apakah enam bulan dan setahun akan diberikan insentif honor," tambahnya.

Tanggan Indef

Peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan Capres Petahana yang populis tersebut hanya menjadi disinsentif bagi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan.

"Kalau populis dilanjutkan akan menjadi disinsentif bagi anak-anak muda untuk mencari pekerjaan, ini yang menurut saya berbahaya ke depannya," kata Bhima di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Bhima menyebut, jualan 'kartu sakti' pernah dilakukan Jokowi sejak 2014 dan itu hanya menjadi kebijakan yang populis. Sehingga, jika dilanjutkan lagi harus memikirkan dampak bagi para pengangguran lulusan SMK yang sekitar 11% porsinya.

"Yang lebih penting lagi bagaimana kurikulumnya bisa link and match, pasar tenaga kerjanya bisa tercipta dengan baik. Sekarang kalau dikasih gaji begitu akan membuat lulusan SMK ini akan meneruskan penganggurannya, karena dia akan bergantung dengan duit negara," jelas Bhima.