Jusuf Kalla Tegaskan, Jokowi Bukan Pemimpin Otoriter

Jakarta, Inako –
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan Presiden Joko Widodo bukan tipe pemimpin yang otoriter tetapi seorang pemimpin yang bijak dan demokratis dalam mengambil kebijakan.
Penegasan JK didasari pengalamannya bersama Jokowi selama kurang lebih empat tahun di Kabinet Indoensia Kerja.
Sikap demokratis Jokowi, katanya, ditunjukkan dengan cara rapat dengan para anggota kabinet setiap mengambil keputusan. Hal itu berbeda dengan era Orde Baru saat dipimpin Presiden Soeharto.
"Kalau pak Harto hanya sekali sebulan rapat. Ini kadang lima kali seminggu, kecuali sekarang tidak karena beliau (Jokowi) banyak keluar daerah," kata JK di acara CNBC Indonesia Ekonomi Outlook di Jakarta, Kamis (28/2).
Penegasan JK seakan menepis pernyataan politikus senior PAN Amien Rais April tahun 2018 lalu.
Amin, kata JK, pernah mengkritik gaya kepemimpinan Jokowi yang dinilainya otoriter. Amien Rais menilai, meski bukan dari kalangan militer, Jokowi telah melakukan kebijakan otoriter melampaui pemerintahan militer.
JK menegaskan, pernyataannya itu bukan karena dia bagian dari pemerintah dan tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Beliau (Jokowi) tidak akan pernah berpikir untuk otoriter, semua keputusan kita rapatkan," katanya
Jokowi, menurutnya, juga tidak pernah berpikir untuk melakukan nepotisme.
"Jaman dulu kalau anak menteri anak presiden tidak ikut bisnis, enggak benar. Sekarang anak kita muncul di kantor sudah dibicarakan," katanya.
Apalagi, kata JK, anak Jokowi hanya berdagang dan dipastikan tidak akan ikut dalam pemerintahan.
"Satu jual martabak yang satu jual pisang goreng jadi ini gimana mau ikut," katanya.
JK bercerita, pemerintah Jokowi berbeda dengan era orde baru yang memimpin secara otoriter. Dulu sebelum reformasi, Pemilu sebenarnya cuma upacara.
"Indonesia lima tahun sebelum Pemilu, sudah tahu hasilnya, itu terjadi di era Orde Baru," katanya.
TAG#Jokowi, #Pemimpin Demokratis, #Wapres JK
190215579
KOMENTAR