KPU Tegaskan Capres Petahana Boleh Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye

"KPU menegaskan sebagai petahana Capres Joko Widodo berhak menggunakan fasilitas negara, karena diperbolehkan oleh undang-undang."

Jakarta, Inako

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan calon presiden (Capres) petahana boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye karena sesuai dengan undang-undang. Itu berarti sebagai capres petahana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Menurut UU, fasilitas tersebut berhubungan dengan dengan keamanan, kesehatan, dan protokoler. Oleh karenanya, tidak bisa dikatakan melanggar aturan jika calon presiden petahana berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara terkait dengan keamanan, kesehatan, dan protokoler yang memang melekat pada diri Jokowi sebagai presiden.

"Presiden dapat menggunakan fasilitas apapun selama menyangkut kesehatan protokler dan keamanan, itu sesuai dengan amanah Undang-Undang. Jadi petahan itu tidak melanggar jika melakukan hal tersebut," kata Komisioner Wahyu Setiawan usai Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).  

Fasilitas keamanan itu, juga meliputi pesawat kepresidenan. Menurut Wahyu, dalam Undang-Undang telah diatur mengenai standar presiden menggunakan pesawat. Artinya, selama berkampanye, calon presiden petahana juga berhak menggunakan pesawat.

"Kalau memang presiden standarnya menggunakan pesawat, ya berarti menggunakn pesawat itu diperbolehkan. Kan tidak mungkin presiden berkampanye pakai mobil, aspek keamanannya bagaimana," tutur Wahyu.

Wahyu menambahkan, Presiden Joko Widodo juga tidak punya wewenang untuk menolak menggunakan fasilitas negara tersebut, lantaran ia harus mematuhi Undang-Undang yang mengatakan sejumlah fasilitas negara melekat pada dirinya.  

Oleh karenanya, KPU meminta masyarakat memahami mengenai status Jokowi sebagai Presiden sekaligus calon presiden. Berbeda dengan Pilkada yang mengharuskan calon gubernur petahana cuti selama masa kampanye dan diganti oleh penjabat sementara (Pjs), dalam hal Pilpres, calon presiden petahana tidak cuti. Oleh karenanya, fasilitas negara tetap melekat pada diri calon presiden petahana tersebut. 

"Mohon dipahami presiden yang menjadi calon presiden itu berhak mendapatkan fasilitas keamanan, protokoler, dan kesehatan sebagaimana mestinya," ujar Wahyu.

Pasal 305 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang fasilitas negara yang melekat pada presiden saat masa kampanye. Fasilitas tersebut menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler yang dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.