Menko PMK Sambut Baik Dukungan UNFPA untuk Pembangunan Kependudukan

JAKARTA, INAKORAN.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyambut baik dukungan yang diberikan United Nations Population Fund (UNFPA) dalam program pembangunan kependudukan di Indonesia.

“Saya mengapresiasi dukungan UNFPA untuk pembangunan kependudukan Indonesia,” kata Pratikno saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan UNFPA, Hassan Mohtashami, di Ruang Bilateral Kantor Kemenko PMK, pada Selasa, 7 Januari 2025.   

BACA JUGA: Menko PMK Tegaskan Pentingnya Mobilitas Vertikal Bagi Generasi Muda

Pratikno menyebut dengan keterlibatan UNFPA dalam mendukung program pembangunan kependudukan, sekretariat bersama pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) bersama BKKBN, Bappenas, dan stakeholder terkait akan didirikan.

“Ke depannya kita akan membuat joint sekretariat, di mana Kemenko PMK berperan sebagai orkestrator dalam pemajuan pembangunan kependudukan ini,” ujar Pratikno.

Hal ini sejalan dengan amanat Perpres 153 Tahun 2014 yang Menko PMK sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.

BACA JUGA: Menko PMK Ajak Seluruh Pihak Cegah Bencana Hidrometeorologi

GDPK adalah arahan kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang untuk mengawal 5 pilar pembangunan kependudukan dalam rangka mencapai target pembangunan kependudukan di Indonesia.

Sementara itu, Hassan Mohtashami menyampaikan tahun 2035 merupakan momen optimis karena Indonesia memasuki era bonus demografi yang diiringi dengan penurunan total fertility rate, sehingga menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Penurunan fertility rate mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam berbagai upaya program keluarga berencana, peningkatan kualitas, dan akses layanan kesehatan reproduksi.

BACA JUGA: Prabowo Tolak Terbitkan Perppu Batalkan PPN 12%: Apa Alasannya?

Menurut Hassan, tingkat angka fertilitas di Indonesia juga masih on the track jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan kependudukan di Indonesia, ia mengusulkan sejumlah intervensi yang bisa memaksimalkan bonus demografi, antara lain peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas kelompok muda, termasuk keluarga berencana.

Saat ini GDPK sedang disusun kembali secara teknis oleh KemendukBangga dan Bappenas sejalan dengan dilaksanakannya revisi Perpres 153 Tahun 2014.

BACA JUGA: Indonesia Kucurkan Bantuan Kemanusiaan Senilai Lebih 700 Ribu Dolar untuk Korban Gempa di Vanuatu

GDPK akan disusun dengan mempertimbangkan pendekatan National Transfer Account (NTA) yang menghitung aliran ekonomi antar kelompok umur secara sistematik dan komprehensif sehingga diperoleh data dasar ekonomi untuk mempelajari generational economy yang diwujudkan dengan mengandalkan transfer dan aset antargenerasi.

Dalam acara ini, hadir pula Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KemendukBangga)/Kepala BKKBN Wihaji.