Moeldoko Kandas Jadi Ketum Partai Demokrat, Ia Disarankan Bikin Partai Demokrat Demokratis

JAKARTA, INAKORAN

Kepala Staf Kepresidenan  Jenderal (purn) Moeldoko akhirnya kandas memimpin Partai Demokrat untuk periode 2021 hingga 2026. Kegagalan kubu Moeldoko memenuhi persyaratan administrasi Kongres Luar Biasa (KLB) Medan sesuai pemintaan Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia menjadi ganjalan untuk melaju lima tahun ke depan.

BACA:  

Komunikolog Dr. Emrus Sihombing: Ketum Demokrat Versi KLB Sebaiknya Fokus Urus Partai Demokrat

Jepang Tempati Peringkat 120 Soal Kesenjangan Gender 2021, Terburuk di Antara Negara G-7

Penolakan dari Kemenkumham menepis anggapan selama ini bahwa seolah-olah pemerintah (Joko Widodo) ikut bermain dalam perebutan pimpinan Paratai Demokrat.

Sementara Komunikolog Dr. Emrus Sihombing menyarankan kubu Moeldoko sebaiknya mendirikan partai baru boleh memakai nama Partai Demokrat Demokratis karena menurut Demokrat KLB, Demokrat AHY dinilai tidak demokratis.

Penolakan Kemenkumham, didasarkan pada ketidakmampuan kubu Moeldoko melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan, tandas Emrus. 

Atas putusan tersebut, pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), itu mengapresiasi kinerja pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat.

“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah profesional, sangat independen, objektif, sangat berpijak pada hukum positif,” ujar Emrus.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Menkumham Yasonna Laoly mengungkapkan alasan penolakan karena tidak terpenuhinya syarat administratif untuk diselenggarakannya KLB.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 maret 2021 ditolak," kata Yasonna dalam konferensi virtual di Jakarta, Rabu (31/3).

Dia menjelaskan, penolakan kemenkumham berdasar pada AD/ART partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah pada 2020 lalu. Dia mengatakan, KLB tidak memenuhi persyaratan seperti perwakilan DPD serta DPC yang tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC sesuai dengan AD/ART tersebut.