Muhadjir Tegaskan Pemerintah Akan Jamin Hak Pendidikan Para Santri Pesantren Al-Zaytun

Jakarta, Inakoran.com

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy buka suara terkait polemik pesantren Al Zaytun.

Dalam keterangannya pada Jumat (30/06/2023), dia meminta setiap pihak untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara yang tepat.

BACA JUGA: KIB Buka Peluang Bentuk Poros Baru, Bakal Usung Airlangga-Zulhas

Muhadjir menyinggung soal keberadaan sekitar 4.985 santri yang tengah menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut.

 Menurut dia, proses pendidikan di tempat tersebut tidak boleh terganggu dan seharusnya terus berlanjut, sehingga para santri tetap mendapatkan hak pendidikan.

Pemerintah sendiri yang akan menjamin keberlangsungan pesantren, terutama yang terkait dengan pendidikan.

Itu sebabnya Muhadjir meminta orang tua dari para santri untuk tetap tenang dan tidak gelisah dengan masa depan pendidikan anak-anak mereka.   

Dia menambahkan, setiap pihak harus bekerja sama mendorong penegakan hukum dan memisahkan persoalan pidana dengan entitas pendidikan.

Oknum yang bermasalah diproses, sementara kegiatan pendidikan harus tetap dijalankan.

Muhadjir pun meminta aparat untuk memproses masalah ini bila ditemukan unsur pidana, terutama bila memang terbukti bertentangan dengan Pancasila.

Belakangan ini, pesantren Al Zaytun ramai diperbincangkan. Pemimpin dari pesantren ini, Panji Gumilang juga disorot.

Tidak sedikit pihak yang meminta agar pesantran Al Zaytun dibubarkan karena dianggap sesat dan menyimpang.