Negara G20 Sepakat Serukan Musnahkan Sampah Plastik

Karuizawa, Inako

Pemerintah Jepang menyerukan agar negara anggota G20 bekerja sama memerangi sampah plastik yang terus mencemari laut tanpa mengenal batas teritorial negara.

Menteri Lingkungan Hidup Jepang Yoshiaki Harada mengatakan pencemaran laut oleh sampah plastik tak hanya berdampak negatif pada industri perikanan dan sektor pariwisata di seluruh dunia. Sampah plastik juga memicu kekhawatiran tentang dampak potensial terhadap kesehatan manusia.

“Kita perlu mengatasi tantangan global ini melalui kolaborasi semua negara, tak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang,” kata Harada ketika membuka Sesi Lingkungan pada pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota G20 di Prince Hotel, Karuizawa, Nagano, Jepang, Sabtu siang (15/6/2019).

Delegasi dari negara-negara G20 dan lembaga internasional berkumpul selama dua hari, pada 15-16 Juni 2019, di kawasan resor Karuizawa, sekitar 190 kilometer ke arah Barat Laut dari Tokyo. Ini merupakan pertemuan pertama yang dihadiri menteri bidang energi dan lingkungan dari masing-masing negara G20.

Dalam pertemuan bertema “Energy Transition and Global Environment for Sustainable Development” ini, Indonesia diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar.

Akhir-akhir ini, Jepang memang gencar mengkampanyekan penanggulangan sampah laut, terutama dari pencemaran sampah plastik.

Tak hanya di lautan, Jepang juga menghadapi tantangan besar soal sampah plastik di daratan setelah Cina dan sejumlah negara di Asia Tenggara melarang impor sampah plastik asal negeri Matahari Terbit itu.

Selama ini, saban tahun, Jepang mengekspor sekitar 1,5 juta ton sampah plastik, sebagian besar di antaranya ke Cina. Selebihnya diekspor antara lain ke Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Adapun total akumulasi sampah plastik di Jepang saban tahunnya sekitar 9 juta ton.

Setelah larangan Cina berlaku sejak akhir 2017, Jepang telah mengucurkan miliaran yen untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah plastik dalam negerinya. Tahun ini, misalnya, Jepang menganggarkan biaya sebesar 9 miliar yen. Dana itu diperkirakan hanya cukup untuk mengolah sekitar sepertiga (500 ribu ton) sampah plastik yang selama ini diekspor Jepang.

Sementara di lautan, pantai dan perairan di kepulauan Jepang hampir sepanjang tahun menerima kiriman sampah dari pelbagai negara. Survei mutakhir yang pernah dilakukan Jepang menemukan bahwa sampah plastik tersebut antara lain berasal dari Cina, Korea, dan bahkan Rusia.

Di dalam negeri, melalui “Rencana Aksi Nasional untuk Sampah Plastik Laut” (National Action Plan for Marine Plastic Litter), pemerintah pusat Jepang bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta industri perikanan.

Pemerintah Jepang, misalnya, akan memberikan subsidi kepada industri perikanan yang turut membersihkan limbah laut selama operasi penangkapan ikan mereka.

“Kami juga ingin melihat pengembangan dan peralihan dari penggunaan material plastik ke material lain yang memiliki dampak lebih kecil terhadap lingkungan laut,” kata Harada.

Pada 31 Mei 2019, pemerintah Jepang juga menyusun Resource Circulation Strategy for Plastics sebagai pendekatan komprehensif untuk diterapkan di dalam negerinya. Berdasarkan strategi tersebut, menurut Harada, Jepang antara lain akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar.