Pengamat Minta Pendukung Gerakan #2019GantiPresiden Tahan Diri

Jakarta, Inako

Maraknya aksi penolakan gerakan gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah membuat sejumlah pihak angkat bicara dan meminta para pendukung gerakan tersebut menahan diri sehingga tidak menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat.

Salah satu yang mengungkapkan hal ini adalah Ketua Setara Institute, Hendardi. Ia  mengatakan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak yang pemenuhannya bisa ditunda bila berpotensi menciptakan gangguan keamanan serta pelanggaran hukum.

“Khususnya larangan penyebaran kebencian dan permusuhan ataupun dalam konteks waktu kampanye,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin  (27/8/2018).

Menurut Hendardi, dalam kondisi tertentu, tindakan aparat keamanan melarang sejumlah acara tersebut bisa dibenarkan. “Jika betul-betul terdapat alasan obyektif yang membenarkannya,” ucapnya. Meski begitu, aparat keamanan harus menyampaikan alasan-alasan larangan atau pembatalan kegiatan tersebut.

Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah berujung ricuh pada Sabtu, 25 Agustus 2018. Di Riau, Ketua Relawan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, dihadang ratusan orang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Kericuhan sempat terjadi saat datang massa yang hendak menjemput Neno. Neno akhirnya kembali ke Jakarta dan acara berlangsung keesokan harinya di Masjid Agung Pekanbaru dengan pengawalan kepolisian.

Kerusuhan serupa terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Massa pendukung gerakan ganti presiden bentrok dengan kelompok yang kontra dengan gerakan tersebut. Hotel tempat menginap Ahmad Dhani, musikus yang aktif dalam gerakan ganti presiden, sempat dikepung massa. Sedangkan di Pontianak, Kalimantan Barat, acara #2019GantiPresiden terpaksa dibubarkan kepolisian.

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, mengatakan panitia acara tidak menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan tersebut ke kepolisian. Selain itu, “Banyak gelombang penolakan deklarasi tersebut yang dapat mengakibatkan konflik,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan politik untuk menguntungkan pasangan presiden dan wakil presiden tertentu. Karena itu, ia pun menyarankan supaya deklarasi gerakan itu dilakukan ketika masa kampanye pemilu dimulai.

Namun hal sebaliknya diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera. Ia menilai sikap aparat keamanan sudah berlebihan. Ia memastikan semua kegiatan dengan atribut #2019GantiPresiden telah memenuhi prosedur, termasuk mengajukan pemberitahuan kepada polisi.

Ia juga mempertanyakan keterlibatan Badan Intelijen Nasional dalam meredam aksi tersebut, terutama saat memulangkan Neno ketika di Pekanbaru. “Bukan langkah yang bijak membawa BIN dalam permasalahan #2019GantiPresiden,” kata inisiator gerakan #2019GantiPresiden itu.