Pengamat Minta Prabowo Pilih Tokoh Nonparpol Jadi Cawapres

Jakarta, Inako

Ketum Gerindra Prabowo Subianto diminta lebih baik mencari tokoh nasional non-parpol sebagai calon wakil presidennya untuk Pilpres 2019 nanti. Langkah ini merupakan jalan keluar terbaik setelah kuatnya tarik menarik antara Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang sama-sama ngotot menjadikan kadernya untuk menjadi cawapres Prabowo.

Hal ini diungkapkan oleh Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. "Kalau cuma mau ikutan Pilpres, dengan cawapres siapa saja bisa saja. Tapi kalau mau menang, memang saran saya Pak Prabowo ini mengambil tokoh nasional dengan tingkat elektoral bagus. Ini perlu dipertimbangkan oleh koalisi Prabowo," ujar Hendri di Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Selain memiliki elektabilitas yang baik, tokoh nasional non-parpol tersebut juga harus mampu memosisikan diri dengan tepat pula di antara partai koalisi, terutama PKS sebagai rekan koalisi Gerindra sejak lama dan partai yang paling memiliki masa loyal serta militan.

"Syarat tokoh nasionalis yang diusung ini juga harus punya dampak elektoral ke PKS. Artinya, si orang yang dipilih ini bersedia saja membawa panji-panji PKS pada saat dipilih. Walaupun dia tokoh non-parpol, dia harus bilang bahwa saya ini sebenarnya orang PKS," ujar Hendri. 

Tokoh alternatif itu bisa berasal dari kalangan ekonom. Tokoh berlatar belakang ekonomi bisa menjadi jawaban atas kemandekan ekonomi Indonesia saat ini. Latar belakang lainnya adalah hukum. Ini juga bisa menjadi jawaban atas karut marutnya sistem hukum di Indonesia yang ditandai dengan maraknya kasus korupsi, kongkalikong narapidana koruptor dan sebagainya. 

"Kalau tokoh hukum yang dipilih, ini akan cukup mengguncang. Bayangkan saja, itu pasti akan goyang itu aktivis-aktivis antikorupsi dan bisa jadi ada penyeberangan atau eksodus dari kubu Jokowi ke Prabowo," ujar Hendri.

Selain itu, tokoh berlatar belakang pengusaha juga dapat menjadi pilihan Prabowo. Pengusaha yang dimaksud, harus dekat dengan partai koalisi agar komunikasi politik di antara mereka tetap berjalan baik.