PKB Tegaskan Tidak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, Inakoran.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tidak meminta jatah kursi menteri sebagai syarat untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Subainto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid usai mengadakan pertemuan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPP PKB pada Senin (29/04/2024).

“Enggak, PKB berkoalisi sejak dulu kan enggak pernah berbicara soal bagi-bagi kursi menteri,” kata Jazilul.

BACA JUGA: NasDem dan PKB Merapat, Koalisi Prabowo-Gibran Kian Mengembang

Jazilul pun menegaskan bahwa penentuan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden. Karena itu, Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan memutuskan menteri yang mengisi kabinetnya.

“Kita tunggu saja, Pak Prabowo dilantik, nanti dia yang punya hak prerogatif, dia yang akan membagi,” tegas Jazilul.

Diketahui, di Pilpres kemarin, PKB mengusung Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan.

Namun, usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres, muncul isu PKB bakal merapat ke pemerintahan baru.

BACA JUGA: PKB Pastikan Akan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Hal ini terbukti dengan kunjungan Prabowo ke markas PKB tak lama usai menghadiri penetapan pemenang Pilpres di KPU.

Pada kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar menyampaikan harapan agar PKB dan Gerindra tetap melanjutkan kerja sama di bidang legislatif dan eksekutif, seperti yang sudah terjalin selama ini.

Sementara Prabowo mengamini pernyataan Muhaimin soal peluang untuk melanjutkan kerja sama tersebut.

BACA JUGA: Pengamat Nilai Prabowo Tolak PKS Bergabung ke Pemerintahannya

Belakangan ini, Prabowo memang terlihat berusaha mendekati sejumlah partai yang tidak mengusung dan mendukungnya di Pilpres 2024.

Banyak pihak menilai, Prabowo sedang berupaya merangkul semua partai untuk memuluskan roda pemerintahan yang ia pimpin.