Prof Zudan: Per Desember 2020 Perekaman KTP El Sudah selesai 99, 11%

JAKARTA, INAKORAN

Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP El ) sekarang itu sudah selesai 99, 11%  per 31 Desember 2020,  tandas Prof, Dr.  Zudan Arif Fakhrullah, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  saat tampil sebagai salah satu narasumber pada diskusi yang diadakan secara virtual pada Kamis (15/4/21).

Diskusi virtual  yang digelar Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) mengusung tema Bansos dan Problema Identitas Kependudukan Warga menampilkan narasumber Prof, Dr.  Zudan Arif Fakhrullah, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI, Farijati, S.H., M.H., Sekrertaris Direktur Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Mohammad Bakir, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas.

BACA:  Webinar IKI, Nurul Farijati SekDitjen Fakir Miskin, Gelontor 57 Triliun untuk Tahun Anggaran 2021

             IKI Gandeng Dinas Dukcapil DKI Jakarta Urus Akta Kelahiran Pemulung

Survei IKI yang dilakukan secara acak terhadap beberapa warga menampilkan segelintir warga di Kabupaten Pandeglang Banten dan kawasan Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat mengeluhkan tidak mendapatkan bansos. 

Pengakuan sebagian warga, menerima bansos karena memiliki identitas misalnya Kartu Tanda Penduduk yang lengkap. Namun sebagian mengaku tidak tahu mengapa tidak mendapat meskipun mereka sudah mendaftarkan diri di pejabat RT hingga kepala desa, tempat mereka tinggal.

Terkait identitas warga yang masuk dalam ranah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Prof Zudan mengakui bahwa pelayanan Disdukcapil selama ini tidak semata menunggu masyarakat hadir di kantor kependudukan dan pencatatan sipil daerah.
 

Disdukcapil telah  melakukan pelayanan jemput bola misalnya kawasan Nusa Tenggara Timur dan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Namun Prof Zudan menyampaikan juga bahwa jika masih ada warga yang belum terlayani beritahu kami. 

"Tim kita sedang turun di NTT, kawasan wisata Wae Rebo, untuk melayani administrasi kependudukan. Dan  sudah menerbitkan 10 ribu lebih dari dua  tim yang turun di NTT dan NTB", tandas Prof. Zudan. 

Kepada masyarakat juga ia imbau jangan ragu memberitahu kami jika ada yang belum terlayani administrasi kependudukannya.  

"Akan kami datangi dan, akan dilakukan perekaman KTP secara gratis lho" cetus Profesor yang gemar membuat puluhan video dengan aplikasi tik tok ini.

Kegemaran mensosialisasikan administrasi kependudukan via aplikasi tik tok menjadi viral belakangan ini mulai dari cara mengganti kartu keluarga, mengganti KTP yang hilang hingga ajakan melaporkan pegawai yang nakal. 

Inilah satu-satunya Profesor yang menguasai hal teknis hingga regulasi yang memuat ratusan bab, ayat, pasal  hingga penjelasan UU Administrasi Kependudukan.  Kinerja Dirjen Dukcapil diapresiasi Kemensos. Hal terjadi karena Menteri  Sosial Tri Rismaharini memakai Nomor Induk Kependudukan NIK)  sebagai basis data  sasaran bansos.

Pada saat yang sama Prof Zudan menyampaikan apresiasi kepada Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) yang telah melakukan kerjasama dalam pelayanan keliling (YANLING) administrasi kependudukan terhadap warga di 22 Kabupaten kota di Indonesia.

Bagaimana dengan warga yang belum mempunyai identitas?

Prof Zudan tidak menampik dengan warga yang belum mempunyai identitas. Seharusnya mereka melapor kepada RT/RW tempat domisili agar dibuatkan identitas. Hal ini menurutnya adalah warga yang pindah tempat tinggal namun tidak melaporkan diri.

Yang kedua lanjut Prof Zudan setiap bulan penduduk Indonesia berpindah tempat tinggal sedikitnya 500 ribu orang atau dalam tiga bulan mencapai 1,5 juta.  Ditambah lagi dengan yang meninggal dunia.

Hal ini membutuhkan waktu untuk mendapatkan kepastian angkanya dalam suatu daerah. 

Pemaparan lengkap diskusi bisa buka chanal Youtobe berikut.