Webinar IKI, Nurul Farijati SekDitjen Fakir Miskin, Gelontor 57 Triliun untuk Tahun Anggaran 2021

Jakarta, INAKORAN

Pemerintah melalui Kemensos memprioritaskan bantuan mencapai 57 triliun lebih untuk tahun 2021. Bantuan itu sebagai jaring pengaman akibat pandemi covid19 maupun  program existing Kemensosos yang dimulai sejak 2016. 

Tabel 1

Idealnya masyarakat kurang beruntung dan terdampak covid19 menjadi sasaran bansos. Dari survei Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)  ada segelintir warga yang belum mendapatkan bansos melalu video pendek yang diunggah setiap sesi diskusi yang digelar secara virtual pada Kamis (15/4/21).

 Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) menggelar webinar (diskusi virtual)  dengan mengusung tema: Bansos dan Problema Identitas Kependudukan Warga, pada Kamis (15/4/21).

Diskusi ini dilakukan IKI untuk menemukan solusi terbaik terkait bansos. Diskusi virtual ini dikuti oleh para Dosen, Wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dari wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia mencapai 300 peserta. 

Nurul Farijati,  Sekretaris Direktur Jenderal  Fakir miskin Kemensos RI,  yang hadir mewakili Dirjen Fakir Miskin Kemensos menjelaskan bahwa,  Kementeriannya memiliki dua program terhadap warga kurang beruntung. Yang pertama adalah program existing. 

Program ini merupakan lanjutan program sebelum pandemi untuk membantu fakir miskin yang terdapat 33 provinsi minus DKI Jakarta. 

Nurul mengakui bahwa ada beberapa keluarga yang menerima bantuan pada 2020 berupa beras adalah mereka yang tergolong dalam program existing  Kemensos.

Dijelaskan Nurul bahwa sejak 2016, 2017, 2018 hingga 2019 jumlah keluarga penerima manfaat berkisar pada angka 15, 6 juta.  Namun memasuki 2020 Jumlah orang terdampak covid19 secara ekonomi bertambah menjadi 20 juta KPM dan 2021 berkurang pada kisaran 18.8 juta. 

Tabel: 2

Yang kedua, lanjut Nurul adalah bantuan kepada keluarga yang terdampak pandemi. Mereka adalah keluarga yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ada juga keluarga berkurang pendapatan karena pemotongan gaji akibat pandemi. 

Sebagai acuan penerima bantuan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) hal ini Kemensos mendapat sokongan data dari Kemendagri yaitu Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diampu Prof Zudan sebagai Dirjen nya. 

Bantuan Sosial Tunai (BST) 

Penerima program bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 300 ribu  selama empat bulan berturut-turut, yakni Januari hingga April 2021.

Adalah PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Negara sebagai penyalur. PT Pos akan mengantarkan bantuan sosial tunai ke rumah masing-masing penerima, jelas Nurul menjawab Fika moderator dalam diskusi virtual tersebut. 

Baca: 

Webinar IKI, Albertus Pratomo Sekum IKI: Layanannya Mencakup Warga Terpinggirkan

Neymar Tengah Merancang Strategi Untuk Bisa Kembali Bersatu Dengan Lionel Messi

Lantas siapa yang berhak menerima bantuan sosial tunai? Penerima bansos merupakan mereka yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Pada tahun 2021, BST sejumlah Rp300 ribu akan menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Bantuan itu akan diberikan mulai Januari hingga April 2021.

Penyaluran bansos dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Kecuali, di wilayah Papua dan Papua Barat ada perlakuan khusus akibat kendala kondisi wilayah.

Ada tiga bantuan langsung tunai (BLT) yang digulirkan pada Januari 2021, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako/Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Jabodetabek/luar Jabodetabek.

Bansos ini merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin maupun yang paling terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah virus SARS COV-2 selama hampir setahun.

Kementerian Sosial akan menyalurkan program BST itu kepada keluarga yang telah memenuhi persyaratan, dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut ini persyaratan untuk mendapatkan BST Kemensos Rp300 ribu tahun 2021, di antaranya:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.

2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19.

3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), hingga kartu prakerja.

4. Apabila calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.

5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bansos tanpa harus membuat KTP terlebih dulu. Penerima mesti berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

6. Apabila penerima sudah terdaftar dan datanya valid maka BST Kemensos Rp300 ribu akan diberikan secara tunai dan nontunai.

Terkait hasil survei Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) terhadap beberapa warga di Pandeglang Banten dan Bandung Barat, Mohammad Bakir, Wakil Pemred Kompas menyuarakan "minimnya"  kepedulian bupati/walikota dalam pelayanan terhadap warganya. 

Mas Bakir demikian pria itu disapa menyampaikan bahwa bukan rahasia lagi jika ganti bupati, maka akan ganti juga penerima manfaat bansos. Bupati terpilih akan mengutamakan pendukungnya sebagai sasaran dalam menerima bansos, tandasnya. 

Hal kedua menurutnya terbatasnya jumlah bansos yang disediakan pemerintah mendorong para bupati terpilih mendahulukan pendukung mereka. Hal ini terjadi hingga tingkat kepala desa terpilih.

Kepala desa terpilih akan mengutamakan pendukungnya saat ada pembagian bansos. Hal ini perlu dikawal agar perbedaan dalam pilkades maupun pilkada harus selesai saat pemimpin sudah terpilih.