Soal Anggaran Absurd dan Tidak Tepat Sasaran, PKS Minta Presiden Jokowi Tidak Hanya Mengeluh

Jakarta, Inakoran.com

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal realisasi APBN dan APBD yang absurd dan tidak tepat sasaran.

Politisi PKS Mardani Ali Sera meminta Presiden Jokowi untuk tidak mengeluh. Mardani menyinggung soal kuasa seorang presiden.

BACA JUGA: Partai Ummat Bakal Dukung Prabowo Jika Anies Gagal Nyapres

Menurut dia, agar realisasi APBN dan APBD bisa optimal, Presiden Jokowi harus menggunakan wewenangnya.

Misalnya, menggerakkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawasi APBD atau memerintahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengoptimalkan Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketimbang mengeluh, Mardani menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan aksi nyata. Dia meminta agar kebijakan mengenai APBN dan APBD lebih terpusat dan terfokus.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengkritik soal realisasi APBN dan APBD yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya, yakni anggaran untuk atasi stunting. 

Dari Rp10 M uang yang dialokasikan, hanya Rp2 M yang memang dipakai untuk atasi stunting, seperti membeli telur, susu, dan lain sebagainya. Sementara sisanya diapakai untuk perjalanan dinas, rapat, dan lain-lain.  

Selain itu, dia juga menyinggung soal APBD di salah satu kabupaten yang enggan ia sebutkan namanya. 

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp2,5 M dan untuk pengembangan UMKM. 

Dari anggaran tersebut, Rp1,9 M dipakai untuk honor dan perjalanan dinas. Sisanya dipakai untuk pengembangan, pemberdayaan, dan istilah-istilah yang absurd. 

Padahal dana sebesar itu bisa dipakai untuk pengembangan UMKM, misalnya membeli mesin, modal kerja atau pameran. 

Presiden Jokowi menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran seperti ini.