Super Holding BUMN Akan Menjadi Solusi Masa Depan Bisnis Negara 

 Oleh: Latin, SE

JAKARTA, INAKORAN

Rehabilitasi mental pejabat pubilk perlu dilakukan guna menghindari kegaduhan-kegaduhan dalam mengelola aset negara yang terwadah dalam Bada Usaha Milik Negara (BUMN). 

Pemerintah perlu fokus melakukan revolusi mental pejabat BUMN yang kerap menciptakan kegaduhan dan  hilangkan kesan pejabat yang arogansi dan ugal-ugalan dalam melakukan pengelolaan bisnis negara.

Sikap arogansi tidak baik sebagai pejabat negara dipertontonkan kepublik, asal bapak senang,asal semau Gue  dan mental Korup itu masih melekat kental disana seharusnya segera dilakukan direformasi secara menyeluruh terhadap BUMN itu, guna menyelamatkan kepentingan hajat hidup orang banyak yang sekaligus sebagai rakyat.

Saatnya diberikan rehabilitas mental para Pejabat-pejabat BUMN, pendidikan bela negara perlu disisipkan disana untuk tumbuh rasa memiliki BUMN dan rasa Nasionalismenya terhadap kepentingan bangsa dan negara seharusnya menjadi skala prioritas utama.

Karena bila hal ini  dibiarkan, akan merusak seluruh tatanan lokomotif bisnis Negara yang sudah dibangun sangat lama dan membutuhkan perjuangan yang sangat panjang.

Sebagai contoh perusahaan yang dibangun dari hasil lewat perjuangan itu dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, hendaknya kita semua mampu merawat kemerdekaan itu dan mengisinya jangan sampai lepas kembali.

Perjalanan cikal bakal lahirnya sejarahnya  BUMN Garuda Indonesia  dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perusahaan asuransi milik Hindia Belanda NILLMIJ Van 1859 yang diakuisisi menjadi milik Indonesia. 

BACA:  

Menkeu SMI: Pemuda Berkontribusi Dalam Visi Indonesia 2045

Tidak profesional Dewan Direksi menjadi penyebab utama buruknya pengelolaan perseroan, tidak ada itikad baik buat membangun perseroan, apa lagi penugasannya ada misi khusus didalamnya, yang tertutup oleh publik.

Sikap tidak profesional tersebut melahirkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup perseroan, salah satunya tindakan yang sembrono dalam pengelolaan keuangan  bisnis negara, bisa  menggebosi dari dalam company itu sendiri, tindakan destruksi perlahan-lahan.

Hal itu patut dipertanyakan bagimana supervisinya Kementrian BUMN selama ini, kemana aja atau justru menjadi pemain didalamnya.

Wajah BUMN seharusnya mampu berkontribusi buat Kesejahteraan Rakyat justru yang terjadi  saat ini menjadi berbanding terbalik menyengsarakan kepentingan publik  dan hajat hidup orang banyak. Kedua BUMN tersebut seharusnya Pemerintah mampu menyelamatkan perusahaan yang semestinya bisa dilestarikan, dijaga, karena legendanya sebagai kekayaan sebuah bangsa peninggalan sejarah iconnya Indonesia.

Akhir-akhir ini publik disuguhkan sebuah kegaduhan-kegaduhan yang sumbernya dari dalam internal BUMN itu sendiri. Ada apa dengan slogan ahlak BUMN itu yang tidak sejalan dengan implementasinya, yang karenanya dengan bangganya para BOD menjadi Preman Jalanan didalam Kandangnya sendiri.

Iya preman yang merampas hak publik hak konsumennya, mengabaikan pelayanan publik,  mengabaikan dan merampas paksa kepentingan hajat hidup orang banyak. 

Tindakan destruksi BOD seperti itu , akrobat yang sedang berlangsung terjadi sejak  Oktober 2018 - Sekarang ditubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hendaknya fungsi Kemen BUMN bisa aktif berjalan baik dan kontrol dari OJK sebagai pengawas harusnya bisa proaktif, atas proposal Restrukturisasi Pemegang Polis Jiwasraya yang seolah-olah digiring dan dipaksa diboyong ke IFG Life. Ini pada akhirnya justru mematikan perusahaan asuransi tertua milik negara. 

 Apa alasan mendasar BOD Jiwasraya dan Kemen BUMN melakukan tindakan destruksi tersebut kepada salah satu BUMN ..?

Adanya kejar target BOD atas RPK-J (Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya)  yang diajukan itu penuh kejanggalan dan tipudaya kepada seluruh konsumen polis Jiwasraya.

Implementasi yang dibangun justru kontradiksi dari adanya rekayasa Program Restrukturisasi Pemegang Polis secara langsung berdampak merugikan seluruh konsumennya, dengan memotong hak-hak Uang Polis dan menghilangkan manfaat polis didalamnya sebesar 23,8 triliun dari Total Liabilitas Negara-qq Jiwasraya sebesar 59,7 Triliun per 31 desember 2021.

Penurunan tingkat Liabilitas perseroan/Kewajiban Hutang Klaim Asuransi yang harus dibayarkan oleh Negara -qq Jiwasraya menjadi tinggal 35,8 triliun yang konon akan diboyong ke penanggung baru pada asuransi IFG Life.

Bahwa terlihat jelas Program Restrukturisasi Pemegang Polis, ini memposisikan Negara mengabaikan kewajibannya sebagai pengendali, terhadap seluruh konsumen polis Jiwasraya.

Hal ini menimbulkan preseden buruk dikemudian hari dalam menjaga kepercayaan konsumen asuransi, merusak citra industri perasuransian tanah air. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 15, UU Perasuransian No.40/ 2014, dan negara dianggap lalai Pasal 53 ayat 1,2 & 4 UU Perasuransian No.40/2014 seharusnya sudah dibentuk LPP (Lembaga Penjamin Polis).

Nampak terlihat jelas ada potensi dugaan korupsi berjamaah Terstruktur Sistematis Masif (TSM) sebesar 23,8 triliun yang mengambil hak uang polis Konsumen Polis Jiwasraya secara paksa dengan berkedok sebagai penyelamatan polis.

Sebagaimana telah banyak beredar dibeberapa media online, framing pada media pemberitaan yang ada, bisa diperhatikan statement exs.Dirut Jiwasraya berinisial HTS yang tidak pernah henti-hentinya melakukan tindakan tidak profesional sebagai Direksi BUMN. 

Tindakan tersebut melukai banyak pihak atas destruksi terhadap core bisnis perseroan Jiwasraya  sejak Oktober 2018.

Adanya  sejumlah sekenario Akrobatik Direksi lewat pengumumanan gagal bayar polis bancassurance 802 miliar, mendirikan PT Jiwasraya Putera, Corporate Action, pembatalan polis secara sepihak, dan rekayasa program restrukturisasi konsumen, itu menujukan tidak bermoralnya mengelola bisnis Negara secara arogansi dan ugal-ugalan dengan melakukan pembatalan perjanjian Polis secara sepihak 31/12/2020 tanpa melalui terlebih dahulu proses Putusan Hakim Pengadilan (KUHP Pasal 1266). 

Publik bertanya-tanya tindakan destruksi tersebut justru mendapatkan apresisasi dari Kemen BUMN , sehingga sekarang dipromosikan menjadi Wakil Dirut PT BPUI (Persero), yang sebelum sebagai Dirut Jiwasraya.

Menjadi catatan bahwa perusahaan IFG (Indonesia Finansial Group) itu bukan ditunjuk sebagai Holding BUMN Perasuransi dan Penjaminan.

Jadi secara dokumen negara yang tercantum sebagai Holding itu PT BPUI (Persero) yang sejak awal core bisnisnya sebagai perusahaan pembiayaan bukan core bisnis asuransi jiwa.

Dalam wawancara exsclusifnya HTS diwawancarai oleh Peter Gonta disalah satu canal yutube. Statement HTS diruang publik terkait regulasi POJK.No.71/POJK.05/2016 di pasal 50, itu tidak sesuai isinya dengan penjelasannya, sehingga statement yg dibangun HTS ini justru berdampak buruk lebih menyesatkan publik khususnya para Pemegang Polis Jiwasraya dapat dilihat dimenit ke 8-9.

Posisi konsumen diharuskan mengikuti program Restrukturisasi Pemegang Polis yang pada akhirnya akan diboyong ke asuransi IFG Life setela semua kewajiban hutang klaim perseroan direvisi total sebesar 40% dari total kewajiban hutang perseroan terhadap seluruh konsumennya sehinggal tinggal 35,8 triliun, yang seharusnya sebesar 59,7 triliun.

Hal ini dinilai mengabaikan aturan regulasi yang ada , sehingga proses transfer portofolio ke asuransi lain tidak clear, bisa dikategorikan bentuk kejahatan TSM, dugaan tindak pidana korupsi pencucian uang dan penindasan terhadap konsumen.

Sudah saatnya Kemen BUMN saat ini dibubarkan saja terlalu over acting tanpa real implementasi,  harus dipisahkan jangan lagi ada Fungsi Rulator Sekaligus merangkap menjadi Fungsi Teknis Operasi dalam satu Kemen BUMN.

Akan tidak sehat terjadi dualisme kepemimpinan sehingga potensi "Conflict Of Interest" sangat kental didalamnya. Bagaimana mampu bersaing keluar dari kandang sendiri, bila tidak segera dilakukan reformasi BUMN total dan menyeluruh ??!! 

Saatnya mereformasi birokrasi Kementrian BUMN dengan diganti menjadi Super Holding BUMN yang berani bersaing, berani tampil profesional, Jujur Berintegritas, Mengedepankan Prinsip GCG, Kepatuhan terhadap Regulasi dalam mengemban amanah UUD 1945 Pasal 33, digitalisasi dan   mampu bersaing baik dikancah lokal maupun internasional.(Red)

**)Penulis adalah Exs. Unit Manager Jiwasraya |Pemegang Polis Jiwasraya| Anggota PPWI | Email: latinse3@gmail.com