Jakarta, Inako

Laporan The Economist Intelligence Unit, salah satu unit dari majalah The Economist memprediksi bahwa calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) bakal menang dalam pemilihan presiden (Pilpres) 17 April 2019 mendatang. Dengan kemenangannya, maka Jokowi akan memastikan bahwa reformasi iklim usaha akan dilanjutkan pada lima tahun kedua, meski diperkirakan tidak berubah drastis.

"Kami mengantisipasi jika Jokowi menang, maka deregulasi untuk perbaikan iklim bisnis akan terjadi sedikit demi sedikit dan pembukaan untuk investasi asing dilakukan secara gradual. Big Bang reformasi terdengar elusif," tulis laporan The Economist Intelligence Unit yang dikutip Minggu (7/4/2019).

The Economist Intelligence Unit memprediksi Jokowi menang dalam Pilpres 2019 mengalahkan Prabowo karena beberapa hal. Pertama, banyaknya dukungan dari partai dan juga legislator yang ada di baliknya.

Faktor kedua yang mendukung kemenangannya adalah bukti keberhasilan Jokowi dalam menjaga kondisi ekonomi makro serta peningkatan pada bidang kesehatan dan edukasi. Ketiga, Jokowi juga dinilai berhasil mengubah secara gradual kondisi infrastruktur nasional.

"Keberhasilan ini bakal membantu Jokowi untuk memenangkan pemilihan presiden," tulis laporan tersebut.

Analis The Economist Intelligence Unit Anwita Basu menilai setelah menang, Jokowi dipastikan bakal melanjutkan reformasi di sektor bisnis selama lima tahun ke depan. Namun demikian, usaha Jokowi untuk menggarap pemilih Islam yang konservatif juga membawa risiko bagi kepemimpinanya ke depan.

Selain itu, kegagalan Jokowi dalam mereformasi kondisi HAM di Indonesia juga membawa konsekuensi kepada kepemimpinanya.

"Pemilih muda yang berhaluan liberal dan juga kaum minoritas adat tidak lagi banyak mendukungnya seperti pada 2014," kata Anwita.

Sebaliknya, jika Prabowo Subianto justru menang dalam pemilihan ini, diperkirakan bakal memberikan tantangan bagi para pebisnis asing yang bakal menanamkan investasinya. Bahkan, kondisi stabilitas fiskal diprediksi bakal terancam dengan kebijakan Prabowo yang menyatakan bakal memotong pajak.

"Resep kebijakan yang disampaikan Prabowo bisa mengancam kondisi stabilitas makro ekonomi nasional dan pendekatanya pada kebijakan proteksionis bisa membahayakan investor asing," kata Anwita.