2 Tahun Tragedi Kanjuruhan, Negara Abai dalam Pengungkapan Kasus 

JAKARTA, IANKORAN

1 Oktober menjadi tanggal yang kelam bagi dunia persepakbolaan di Indonesia.

Pada hari ini, tepat 2 tahun lalu, terjadi salah satu peristiwa tragis yang menyebabkan 135+ suporter Arema FC meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.

Kerusuhan terjadi pasca pertandingan yang dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 2-0, atas hasil tersebut beberapa suporter memasuki area lapangan dengan cara memanjat pagar pembatas stadion. Reaksi suporter ini justru direspon oleh tindak brutalitas aparat TNI/Polri dengan melakukan tindak kekerasan seperti pemukulan, tendekan, bahkan tembakan gas air mata. 

Tragedi yang mengerikan ini juga tidak dapat dilepaskan oleh beberapa faktor yang menggambarkan bagaimana tidak profesionalnya penyelenggaraan sepakbola di Indonesia.

Mulai dari infrastruktur yang sebetulnya tidak memadai/layak digunakan untuk menghelat pertandingan besar, pihak manajemen pertandingan yang kurang siap dan juga ketat dalam pengawasan terhadap suporter yang hadir hingga pada akhirnya menyebabkan overload capacity pada stadion, dan faktor yang menjadi perhatian banyak publik yaitu bagaimana mekanisme pengamanan yang tidak proporsional dan malprosedural yang pada akhirnya justru membuat keadaan semakin tidak kondusif.

Terlebih dalam pengamanan beberapa pertandingan di Indonesia seringkali melibatkan banyaknya personil TNI/Polri untuk mengamankan jalannya pertandingan. Banyaknya jumlah personil terkadang membuat situasi cenderung semakin tidak kondusif dikarenakan minimnya pengawasan dan justru seolah-olah menggambarkan pasukan “siap tempur”.

2 tahun pasca tragedi mengerikan ini terjadi, negara masih juga belum dapat mengungkap dan mengusut tuntas peristiwa ini. Ketidakseriusan dan keengganan untuk mengusut tuntas membuat negara gagal untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban.

Tidak ada perkembangan yang signifikan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban. Padahal Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk mengusut tuntas peristiwa ini secara transparan serta memberikan hukuman yang sepadan bagi para pelaku tindak pidana.

 Namun nyatanya tidak ada satupun dari janji-janji tersebut yang dipenuhi dan direalisasikan oleh Pemerintah. Nampaknya pernyataan itu hanyalah formalitas semata untuk meredam kesedihan keluarga, tanpa adanya komitmen untuk memenuhi janji tersebut.

Dalam setahun kebelakang, setidaknya terdapat beberapa upaya advokasi yang sudah ditempuh oleh para pendamping, baik oleh Koalisi Masyarakat Sipil maupun Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK). Namun segala upaya tersebut dimentahkan dan membuat keadaan korban semakin terpinggirkan.

Jakarta, 1 Oktober 2024
Jakarta - Malang

Koalisi Masyarakat Sipil
Narahubung: 
Andi M. Rezaldy (KontraS)
Arif Maulana (YLBHI)
Jauhar Kurniawan (LBH Surabaya)
Daniel Siagian (LBH pos Malang)

Rilis selengkapnya dapat diakses melalui: https://kontras.org/artikel/2-tahun-tragedi-kanjuruhan-negara-abai-dalam-pengungkap