76 Anggota WTO, Termasuk China dan AS, Sepakat Buat Aturan E-Commerce

Jakarta, Inako

Sebanyak 76 anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), termasuk Amerika Serikat (AS), China, Jepang dan Uni Eropa menyetujui dimulainya negosiasi kerangka aturan baru perdagangan daring (e-commerce) pada Jumat (25/2/2019), di tengah kekhawatiran lemahnya regulasi WTO.

China, yang sedang terlibat perang dagang dengan AS, memberi sinyal bahwa mereka akan mendukung inisiatif ini selama aturan yang disusun mengakomodir kepentingan negara berkembang.

E-commerce saat ini telah menjadi komponen besar dalam perekonomian global. Laporan WTO menyebutkan total nilai e-commerce di 2016 mencapai US$ 27,7 triliun, dengan US$ 24 triliun di antaranya merupakan transaksi bisnis.

"China bukanlah pemrakarsa tapi sekarang mereka bergabung. Mereka telah menegaskan keinginan mereka untuk memulai negosiasi soal e-commerce. Saya rasa ini perkembangan yang patut disambut baik," imbuhnya.

Menteri Perdagangan Jepang Hiroshige Seko mengatakan negaranya akan menggunakan momen kepemimpinan di G20 tahun ini untuk membantu mempercepat negosiasi.

"Aturan yang ada di WTO saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan di abad ke-21, terlihat dari tidak adanya regulasi mendasar soal e-commerce," ujar Seko.

Duta Besar China untuk WTO Zhang Xiangchen mengatakan, rancangan aturan e-commerce yang ada seharusnya "bisa disusun dengan lebih baik".

Permintaan Beijing agar negara maju "menghormati permintaan yang diajukan negara berkembang" dapat meningkatkan tensi perang dagang dengan Washington, yang berpendapat WTO harus berhenti memberikan perlakuan khusus ke negara-negara seperti China yang menyebut diri mereka "berkembang".

Salah satu raksasa ekonomi Asia lainnya, India, tidak bergabung dalam inisiatif ini. India berpendapat WTO harus menyelesaikan pembicaraan Doha Round (Putaran Doha) terlebih dahulu sebelum bergerak ke sektor lain.

"Akan lebih baik kalau semua negara anggota ikut bergabung dalam inisiatif ini. Tapi kelompok ini terbuka, negara anggota manapun yang ingin berpartisipasi dalam perjalanannya dapat bergabung kapanpun," kata Azevedo.