Airlangga Hartarto: Susu Tidak Masuk Dalam Program Makan Gizi Gratis

Jakarta, Inakoran

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini menyoroti program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Prabowo Gibran. Dalam pernyataannya, Airlangga mengungkapkan bahwa program tersebut belum mencakup susu sebagai bagian dari menu bergizi yang akan diberikan.

Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (31/7), Airlangga menjelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait program makan bergizi gratis ini. "Belum, belum diputus," ujarnya.  Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pemerintah masih belum menentukan harga per porsi dari program tersebut.

Program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto ini diperkirakan akan membutuhkan pasokan pangan sebesar 12,7 juta ton per tahun.

Berdasarkan data dari Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan, kebutuhan pangan tersebut terdiri dari karbohidrat setara 1,9 juta ton beras, protein setara 5,6 juta ton daging dan telur ayam, 3,3 juta ton buah, serta 1,8 juta ton sayuran per tahun. Kebutuhan pangan dalam program ini akan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

BACA JUGA:

Rano Karno Singgung Program Makan Siang Gratis di RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan

Megawati Angkat Kisah Pengkhianatan Yudas Iskariot Terhadap Yesus: Siapa yang Dituju? 

Pemuda ICMI  Minta Evaluasi Program Makan Siang Gratis dan Batalkan Kenaikan UKT

Wawancara dengan Al Jazeera, Prabowo Yakin Bisa Wujudkan Program Makan Siang Gratis

"Dan diharapkan semuanya ini kita penuhi kebutuhan proteinnya terutama dari dalam negeri. Jadi kita sekarang punya kelebihan produksi untuk daging ayam, telur, dan juga ikan. Itu akan kita arahkan ke program makan bergizi gratis," kata Dirgayuza dalam Seminar Indef di Jakarta, Senin (29/7).

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, menambahkan bahwa Prabowo menekankan dua syarat utama yang harus dipenuhi dalam program makanan bergizi gratis ini. Pertama, program harus memenuhi standar kecukupan gizi yang telah ditentukan oleh ahli gizi. Kedua, jumlah penerima manfaat dari program ini harus dioptimalkan.

"Karena anggaran yang tersedia Rp 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya," jelas Hasan.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk mendukung program makan siang bergizi gratis pada tahun 2025. Anggaran ini telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disepakati dalam pembahasan KEM-PPKF bersama DPR dengan defisit RAPBN 2025 berada dalam kisaran 2,29% hingga 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB).