Pemuda ICMI  Minta Evaluasi Program Makan Siang Gratis dan Batalkan Kenaikan UKT

Jakarta, Inakoran

Pengurus Pusat Pemuda  Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)  meminta pemerintah yang akan datang untuk mengevaluasi Program Makan Siang Gratis agar tidak membebani keuangan negara serta membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kedua isu ini disampaikan dalam Diskusi Cendekia MPP Pemuda ICMI, dengan tema  Fenomena Kenaikan UKT dan Masa Depan Pendidikan Indonesia, Selasa (21/5/2024), di  Kantor ICMI Jakarta.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dan diikuti secara Zoom oleh ribuan peserta dari Sabang hingga Merauke. Tujuan  diskusi ini adalah untuk menghasilkan bahan masukan bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Tjoki Aprianda Siregar, Pengurus Pusat Pemuda ICMI, mengatakan bahwa Makan Siang Gratis dan Pendidikan Gratis memiliki manfaat yang sama. Program Makan Siang Gratis, yang diprioritaskan untuk ibu hamil dan anak-anak usia sekolah, diharapkan dapat mengurangi masalah kekurangan gizi atau stunting. Sementara itu, Pendidikan Gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Oleh karena itu, kedua isu ini sama-sama penting dan bermanfaat.

BACA JUGA:

Kenaikan UKT Jadi Masalah: Penjelasan Penggunaan Anggaran Pendidikan

Nadiem Makarim: Kenaikan UKT Hanya Berlaku Buat Mahasiswa Baru 

Mendikbud Nadiem: Perubahan Tarif UKT Mengedepankan Prinsip Keadilan dan Inklusivitas 

Apa Alasan Prabowo Ubah Istilah Makan Siang Gratis Jadi Makan Bergizi Gratis? 

Prabowo Ubah Istilah Makan Siang Gratis jadi Makan Bergizi Gratis 

Pertimbangan Keuangan Negara

Namun, Tjoki menekankan pentingnya memperhatikan kondisi keuangan negara saat melaksanakan program-program tersebut. “Kami berharap agar program makan siang gratis atau Pendidikan gratis tidak membebani keuangan negara atau APBN,” tegas Tjoki.

Hal ini juga disampaikan oleh sejumlah narasumber lainnya, seperti Prof Didin, Prof. Adlin Sila, dan Nailul Huda dari CELIOS.

Sebagai solusi, Tjoki mengusulkan agar pajak pertambangan atau sumber daya mineral dijadikan alternatif untuk membiayai program Makan Siang Gratis dan Pendidikan Gratis. Menurutnya, jika biaya program ini diambil dari pajak pada umumnya atau pajak dari masyarakat, maka akan membebani masyarakat banyak. Sebaliknya, jika diambil dari pajak pertambangan atau sumber daya mineral, beban tersebut hanya akan dirasakan oleh kelompok atau individu tertentu saja.

Tjoki berharap agar Presiden terpilih, Prabowo Subianto, tidak hanya memperhatikan hal ini, tetapi juga berusaha keras memitigasi dan menangani masalah kebocoran, baik di perpajakan maupun di APBN.

Hal senada juga disampaikan oleh Anshar Aminullah, salah satu Pengurus Pusat Pemuda ICMI. Ia berharap bahwa pendidikan di Indonesia ke depan harus lebih baik dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi soal program makan siang gratis serta membatalkan kenaikan UKT karena membebani mahasiswa dan orangtua.

Selanjutnya, Cholida Hanum, salah satu Pengurus Pusat Pemuda ICMI, juga mengungkapkan harapan yang serupa. Ia melihat bahwa program makan siang penting karena dikhususkan untuk ibu hamil dan menjawab kebutuhan gizi anak-anak.

Terkait dengan fenomena kenaikan UKT yang membebani dunia pendidikan Indonesia, Cholida berharap agar program atau kebijakan ini tidak merugikan rakyat banyak.

“Kami berani mengangkat isu ini karena kami sebagai Pengurus Pusat Pemuda ICMI merupakan bagian dari generasi muda bangsa,” tegas Cholida.

Dengan demikian, diskusi ini menjadi wadah bagi Pemuda ICMI untuk berkontribusi dalam perbaikan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.