Bupati Purwakarta Tolak Rekrutmen CPNS Sistem Komputerisasi

Purwakarta, Inako –

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menolak sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menggunakan sistem komputerisasi.

Dedi Mulyadi beralasan, sistem tersebut sering tidak sinkron antara calon yang dinyatakan lulus ujian tertulis dengan kebutuhan riil yang ada di masing-masing daerah.

"Kita menolak secara tegas rekrutmen CPNS dengan pola seperti ini. Selama ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah," jelas Dedi, di kantornya, Kamis (25/1/2018).

Menurut Dedi Mulyadi, rekrutmen dengan sistem komputerisasi hanya mengutamakan lulus ujian tetapi ketika masuk ke suatu instansi, mereka cenderung tidak produktif karena tidak sesuai dengan kebutuhan instansi di mana ia ditempatkan.

Dedi mengaku, dewasa ini pegawai di bagian administrasi dan level menengah sudah menumpuk, sementara untuk level atas yang membutuhkan keahlian tertentu sangat minim.

Karena itu, ia menyarankan agar pola rekrutmen dengan sistem komputerisasai diubah. Caranya, lanjut Dedi, pusat merekrut sesuai kebutuhan daerah.

"Kalau daerahnya butuh sopir, ya kita rekrut sopir. Begitu juga jika daerah butuh tenaga kebersihan, ya kita rekrut seorang tenaga kebersihan," kata Dedi.

Dedi mengusulkan, agar ke depan, pola rekrutmen yang sangat normatif seperti saat ini diganti dengan pendekatan kebutuhan riil daerah.

"Kemudian tata cara seleksi yang terlalu normatif dan tidak sesuai dengan riil apa yang dibutuhkan oleh daerah. Produk testing CPNS atau pegawai baru justru tak sesuai dengan kebutuhan daerah," tambahnya.

Calon wakil gubernur Jawa Barat itu juga mengusulkan agar pengangkatan CPNS baru mengutamakan tenaga honorer yang telah bekerja sekian lama di setiap instansi yang ada di setiap daerah.